Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Lembaga ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju target ambisius 8% per tahun dalam lima tahun ke depan.
Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan instrumen negara untuk melakukan transformasi struktural ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan hybrid yang menggabungkan model sovereign wealth fund seperti Temasek Holdings di Singapura namun tetap mengedepankan inklusivitas lokal, Danantara akan menjembatani kekuatan modal publik dan swasta untuk proyek-proyek strategis nasional.
Aset Rp1.400 Triliun dan Visi Ekonomi Berkelanjutan
Dengan nilai aset awal mencapai Rp1.400 triliun (USD 90 miliar), Danantara kini menjadi salah satu entitas investasi terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah tidak lagi sekadar menambal defisit anggaran, melainkan membangun ekonomi yang mandiri dan produktif melalui investasi berkelanjutan.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat—mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, hingga pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok negeri.
Presiden Prabowo menyebut Danantara sebagai “senjata strategis” untuk mempercepat pembangunan, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Proyek Strategis: Dari Kimia Hijau hingga Teknologi Digital
Sejak resmi diluncurkan pada Februari 2025, Danantara langsung bergerak cepat. Salah satu proyek strategis perdana adalah kerja sama dengan PT Chandra Asri Pacific senilai USD 800 juta untuk pembangunan pabrik kimia hijau di Jawa Barat. Proyek ini mendukung agenda hilirisasi industri dan akan membuka ribuan lapangan kerja baru.
Selain petrokimia, Danantara juga fokus pada sektor energi hijau, infrastruktur transportasi, dan teknologi digital, sejalan dengan misi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat transformasi dari ekonomi konsumtif ke ekonomi berbasis produksi dan inovasi.
Sinergi Nasional dan Internasional
Untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas internasional, Danantara menggandeng tokoh-tokoh global sebagai dewan penasihat, seperti Jeffrey Sachs, Ray Dalio, dan Thaksin Shinawatra. Di tingkat nasional, keterlibatan Sri Mulyani Indrawati sebagai pengawas menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Danantara sebagai wujud nyata dari semangat kemandirian ekonomi. Dengan mekanisme internal yang kuat, Indonesia diharapkan tak lagi bergantung pada pembiayaan eksternal untuk menggerakkan roda pembangunan.
Kritik dan Respons Pemerintah
Meskipun menuai apresiasi, kebijakan pengalihan sebagian besar anggaran kementerian ke Danantara juga menuai kritik. Media asing seperti The Australian menyebut kebijakan ini berisiko dan membandingkannya dengan kasus 1MDB di Malaysia.
Namun, Juru Bicara Presiden, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pengelolaan Danantara diawasi ketat oleh KPK, BPK, dan lembaga independen lainnya. Ia memastikan bahwa seluruh kebijakan dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan orientasi jangka panjang.
Efisiensi Anggaran dan Target Dividen Rp150 Triliun
Selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, efisiensi birokrasi berhasil menghemat anggaran hingga Rp300 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung Danantara. Target dividen tahun pertama dipatok sebesar Rp150 triliun, dengan proses investasi dilakukan secara profesional melalui mitra kelas dunia seperti BlackRock dan McKinsey.
Keberhasilan Danantara dinilai akan bergantung pada dua faktor utama: stabilitas politik dan kapasitas teknokratis. Tanpa arah kebijakan yang konsisten dan eksekusi proyek yang presisi, lembaga sebesar ini akan sulit menjaga integritasnya. Namun jika dikelola dengan baik, Danantara diyakini akan menjadi simbol baru ekonomi Indonesia yang berdaulat, inovatif, dan berkeadilan sosial. ***
Oleh: Andhika Rachma (Penulis adalah Pengamat Isu Strategis)
Editor : I Putu Suyatra