Apresiasi terhadap penanganan bencana di Aceh terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Di tengah upaya pemulihan akibat banjir dan tanah longsor, warga Aceh menunjukkan sikap dewasa dengan menolak segala bentuk narasi serta simbol separatisme yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Kesadaran kolektif ini tumbuh seiring dengan keyakinan bahwa pemulihan pascabencana hanya dapat berjalan optimal melalui persatuan dan kepercayaan kepada pemerintah dalam menjaga perdamaian.

Respons Cepat Pemerintah dan Peran Strategis Satgas DPR RI

Sikap tegas masyarakat Aceh tidak terlepas dari kehadiran nyata pemerintah pusat sejak awal bencana. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) DPR RI menjadi langkah strategis yang memperkuat kepercayaan publik.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa Satgas ini mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor. Melalui rapat koordinasi yang melibatkan menteri, gubernur, dan kepala daerah, kendala teknis seperti anggaran dapat langsung dicarikan solusi tanpa birokrasi yang berlarut-larut.

Kehadiran kantor Satgas di wilayah terdampak, seperti Aceh Tamiang, mempertegas bahwa pemulihan Aceh adalah prioritas nasional.

Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang Layak dan Manusiawi

Salah satu indikator keberhasilan penanganan bencana kali ini adalah kualitas infrastruktur bagi penyintas. Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh, Askhalani, menilai pembangunan hunian sementara (huntara) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jauh lebih baik dibanding masa lalu.

"Hunian sementara di Aceh Tamiang memiliki akses yang baik, lingkungan bersih, dan penataan rapi. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap martabat masyarakat terdampak," ujar Askhalani.

Berdasarkan data BNPB, rencana pembangunan puluhan ribu unit huntara akan terus mengacu pada standar kualitas yang tinggi untuk memastikan kenyamanan dan aspek psikologis para korban bencana.

---

---

Mewaspadai Provokasi dan Simbol Separatisme

Di sisi lain, munculnya aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di beberapa titik pascabencana menuai sorotan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak patut dinormalisasi karena berpotensi memicu konflik laten.

Iwan menduga adanya upaya provokasi untuk mendiskreditkan pemerintah, terutama terkait kebijakan status bencana nasional. Namun, fakta di lapangan membuktikan bahwa bantuan personel dan logistik telah tersalurkan secara masif tanpa perlu bergantung pada bantuan luar negeri.

Kesimpulan: Persatuan adalah Kunci Pemulihan Aceh

Sikap tegas masyarakat Aceh yang menolak separatisme menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pemulihan pascabencana. Dengan mendukung pemerintah dan menjaga stabilitas, Aceh diharapkan dapat segera bangkit dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ***

Oleh: Pratiwi Anjani (Peneliti Masalah Sosial - Lembaga Kajian Sosial Nusantara)

Editor : I Putu Suyatra