Padahal, menurutnya, BNPB memiliki peran vital dalam mitigasi bencana di Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia.
Sebagaimana diketahui, anggaran BNPB mengalami pemangkasan drastis hingga 43%, dari semula Rp1,4 triliun menjadi hanya sekitar Rp800 miliar.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dan BNPB pada Kamis (6/2) lalu, Ketut Kariyasa menilai kebijakan ini tidak rasional dan berpotensi menghambat upaya penanggulangan bencana di berbagai daerah.
“Lembaga setingkat nasional, anggarannya dari Rp1,4 triliun menjadi Rp800 miliar, ini sesuatu yang saya kira tidak masuk akal,” tegasnya.
Ketut menyoroti bahwa Indonesia menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, geologi, hingga vulkanologi yang terus meningkat.
Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya anggaran BNPB justru ditingkatkan dua kali lipat guna memastikan kesiapan mitigasi dan respons bencana lebih optimal, bukan malah mengalami pengurangan signifikan.
“Saya membayangkan waktu pandemi Covid-19, itu sudah menjadi tantangan berat dalam mengelola APBN. Tapi ternyata sekarang lebih berat lagi. Ketika situasi sudah kembali normal, justru terjadi pemangkasan anggaran sebesar ini,” ujarnya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perjuangan DPR dalam memastikan BNPB mendapatkan alokasi anggaran yang memadai demi kepentingan masyarakat luas.
Ia pun meminta agar seluruh pihak, termasuk Kementerian Keuangan, lebih mempertimbangkan urgensi kebutuhan BNPB dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
“Kita harus meyakinkan dulu, dari menteri keuangan dan pihak terkait, bahwa ini sangat penting. Jangan sampai pemangkasan ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.
Seperti diketahuu, I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., merupakan salah satu figur politik yang telah menorehkan perjalanan panjang dalam dunia legislatif.
Lahir di Busungbiu, Buleleng pada 23 September 1969, ia telah mengabdikan dirinya di berbagai jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional.
Menempuh pendidikan di SD 5 Busungbiu (1981), SMP Gotong Royong (1984), dan SMAK Widyapura (1987), Ketut Kariyasa melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, lulus pada tahun 1997.
Selain itu, ia juga aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Komisariat Pertanian dan kemudian menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kota Denpasar.
Kiprahnya terus berlanjut dengan menjadi Sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Persatuan Alumni (PA) GMNI Bali (2017)
Terjun ke dunia politik, Kariyasa Adnyana memulai langkahnya dengan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).
Ia pernah menjabat sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Busungbiu, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng, serta menjadi pengurus MGPSSR Kabupaten Buleleng.
Karier legislatifnya dimulai saat ia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng periode 1999-2004.
Kinerjanya yang menonjol membawanya ke DPRD Provinsi Bali selama tiga periode berturut-turut (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019).
Dalam perjalanannya di DPRD Bali, ia pernah menduduki posisi strategis seperti Ketua Komisi IV (2009-2014), Ketua Badan Kehormatan DPRD Bali (2009-2014), serta Sekretaris Komisi III (2014-2019).
Pada tahun 2019, ia melangkah lebih jauh dengan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024, mewakili masyarakat Bali.
Di tingkat nasional, ia tergabung dalam Komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja, kesehatan, dan kependudukan. Selain itu, ia juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI pada 2019-2022.
Kemudian pada Pileg 2024, Karyasa kembali melenggang ke Senayan dengan mengantongi perolehan suara sebanyak 84.510 suara dari masyarakat Bali. Saat ini, ia duduk di Komisi VIII DPR RI. (dik)
Editor : I Putu Mardika