Operasi Senyap Dimulai! TNI-Polri Bergerak Buru Preman dan Ormas Nakal, Ada Apa Gerangan?
I Putu Suyatra• Rabu, 7 Mei 2025 | 13:59 WIB
Menko Polkam Budi Gunawan. (Kemenko Polkam).
BALIEXPRESS.ID – Sebuah gebrakan mengejutkan datang dari pemerintah! Tak main-main, Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) resmi dibentuk dan langsung bergerak cepat.
Sorotan tajam kini tertuju pada sinergi Polri dan TNI yang bahu-membahu dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memberantas habis aksi premanisme dan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat.
Langkah tegas ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan pada Selasa (6/5).
Budi Gunawan menegaskan bahwa operasi ini akan dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi melibatkan seluruh elemen pemerintah, dari pusat hingga daerah.
"Operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya," ujar Menko Polkam dengan nada serius.
Bukan Anti Ormas, Tapi Anti Keresahan!
Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak konstitusional yang diakui.
Namun, garis tegas ditarik bagi ormas-ormas yang justru menjadi sumber keresahan, mengganggu ketertiban umum, bahkan menghambat iklim investasi.
"Secara prinsip pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk ormas. Namun, dia menegaskan, seluruh ormas harus disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku. Bukan malah berlaku sebaliknya dengan menyebabkan keresahan di masyarakat dan mengganggu iklim investasi," jelas Budi Gunawan.
Siapakah Target Operasi Senyap Ini?
Meskipun belum ada daftar "hitam" yang dipublikasikan, pernyataan Menko Polkam mengindikasikan bahwa operasi ini menyasar oknum maupun kelompok yang melakukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, intimidasi, dan tindakan lain yang melanggar hukum.
Pemerintah bahkan membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat yang menjadi korban atau menyaksikan aksi-aksi premanisme dan ormas nakal.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
"Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu," tegas Budi Gunawan.
Negara Hadir! Toleransi Nol untuk Ormas Bikin Onar
Mantan Kepala BIN ini juga menyampaikan pesan yang sangat jelas: pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial.
"Pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial. Dia memastikan, negara hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum," imbuhnya dengan nada mantap.
Apa Dampak Operasi Ini bagi Investasi dan Keamanan Nasional?
Langkah tegas pemerintah ini bukan tanpa alasan. Stabilitas keamanan diyakini sebagai fondasi utama bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan memberantas premanisme dan ormas nakal, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan rasa aman yang merata bagi seluruh warga negara.
"Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara," pungkas Budi Gunawan. ***