BALIEXPRESS.ID-Isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan dan menjadi bahan perdebatan publik.
Polemik ini muncul setelah sejumlah pihak, termasuk mantan Menpora Roy Suryo, mempertanyakan legalitas ijazah kepala negara tersebut.
Baca Juga: Mimih! Kebakaran Hebat Landa Gudang Daging Dekat SPBU Sunset Road Seminyak
Menanggapi kontroversi ini, Peneliti senior bidang riset dan politik dari BRIN, Syafuan Rozi, memberikan pandangannya terkait arah dan motif di balik isu tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Jawa Pos Syafuan menilai bahwa polemik tersebut sengaja diangkat oleh kelompok tertentu untuk merusak citra Presiden Jokowi dan warisan kebijakan yang telah ia bangun.
Menurutnya, aspek administratif seperti ijazah kerap dimanfaatkan sebagai strategi untuk melemahkan tokoh politik yang sudah terbukti berkontribusi dalam pembangunan.
Baca Juga: Empat Anak Punk dan Tiga Pengemis Diamankan Satpol PP Denpasar di Jalan Imam Bonjol
“Fragmentasi sosial dan politik dalam negara demokrasi wajar terjadi, termasuk dalam hal ini isu (keabsahan) ijazah Pak Jokowi. Ada kelompok yang barangkali selalu memperhatikan aspek administrasi yang kebetulan bisa jadi dianggap kesenjangan,” Ujarnya dikutip Jumat (23/5/2025).
Syafuan menambahkan bahwa ada pula kelompok yang tidak terlalu menekankan aspek administratif, melainkan lebih mengutamakan kinerja, pengalaman, dan integritas seorang pemimpin nasional.
Syafuan menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat justru lebih mengapresiasi rekam jejak dan hasil kerja Presiden Jokowi dibandingkan perdebatan administratif.
Ia menyebut bahwa penilaian terhadap kepemimpinan seharusnya tidak hanya didasarkan pada dokumen, melainkan juga pada pengalaman nyata dan pencapaian.
Baca Juga: Bupati Buleleng Akui Kekurangan Guru Masih Jadi Masalah Serius
“Kita lihat, bagaimana Pak Jokowi begitu sabar saat menjabat Walikota Solo, ketika merelokasi pedagang kaki lima, kinerjanya selama menjabat gubernur Jakarta dan puncak karir menjadi presiden,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam masyarakat yang terfragmentasi, akan selalu muncul pihak yang fokus pada sisi negatif seorang pemimpin.
Syafuan menilai bahwa kemunculan isu ini berpotensi sebagai bentuk penolakan terhadap warisan kebijakan Presiden Jokowi yang telah berjalan selama satu dekade.
Ia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum tentu berdasar kuat.
“Nah, bisa jadi, kelompok yang selalu mengkritisi hal ini, tidak menyukai warisan kebijakan Pak Jokowi,” tutup Syafuan.