BALIEXPRESS.ID— Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Simpul Gerakan Pemuda dan Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kota Makassar selama dua hari berturut-turut, menuntut pencopotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Baca Juga: TRAGIS! Detik-Detik Pesawat Air India Jatuh Tak Lama Setelah Lepas Landas, Bawa 242 Penumpang
Aksi digelar di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, dan menyebabkan kemacetan lalu lintas hingga lima kilometer dari arah Kabupaten Gowa.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Oshi Ekayama, menyampaikan ketidakpercayaan kelompoknya terhadap Bahlil, yang mereka nilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan, khususnya terkait praktik tambang di Papua.
Mereka juga menuduh Bahlil ‘pasang badan’ untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam polemik keberadaan kapal tambang bernama 'Dewi Iriana' dan 'JKW Mahakam'.
"Kami meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM. Beliau telah memberi celah bagi investor asing untuk masuk dan mengeksploitasi Papua," tegas Oshi yang mengaku berasal dari Papua.
Baca Juga: Geger PKB 2025: Pelawak Legendaris Kak Petruk Dilarang Tampil? Ini Kata Pakar!
Ia menambahkan bahwa pencabutan izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat belum cukup.
"Kami curiga masih banyak tambang lain yang beroperasi di bawah kedok legalitas. Kami menuntut pencabutan seluruh izin tanpa terkecuali," ujarnya dikutip pada Jumat (13/06/2025).
Menurut Oshi, eksploitasi tambang di wilayah Raja Ampat merupakan ancaman serius bagi kelestarian ekosistem.
“Raja Ampat itu surga dunia. Aktivitas tambang di sana jelas merusak alam dan merugikan generasi masa depan,” lanjutnya.
Sementara itu, pihak Kepolisian Sektor Tamalate dikerahkan untuk menjaga keamanan selama unjuk rasa dan memastikan arus lalu lintas tetap berjalan, meski mengalami kepadatan.
Menanggapi isu yang berkembang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan klarifikasi.
Baca Juga: PKB 2025 Terapkan Zona Kuliner Bebas Plastik, Pengunjung Wajib Bawa Tumbler
Dalam keterangan pers yang dirilis pada Selasa (10/6), ia membantah adanya keterkaitan Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi dalam aktivitas pertambangan di Papua Barat Daya, khususnya di wilayah Raja Ampat.
“Enggak ada sama sekali (keterlibatan Pak Jokowi dan Ibu Iriana). Izin-izin pertambangan di sana sudah ada jauh sebelum pemerintahan beliau,” ujar Bahlil.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mencabut izin dari empat perusahaan tambang, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham, sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga kawasan konservasi tersebut.
Meski demikian, para mahasiswa tetap bersikeras bahwa tindakan yang diambil belum cukup. Mereka berjanji akan terus melakukan tekanan terhadap pemerintah hingga semua izin tambang yang dinilai merusak lingkungan benar-benar dicabut.
Editor : Wiwin Meliana