BALIEXPRESS.ID-Di tengah kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memperbolehkan kembali penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah di hotel dan restoran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru mengambil sikap berbeda.
Baca Juga: Riana Putra Resmi Jabat Sekda Bangli, Buka Suara soal Tantangan Besar yang Dihadapi
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengikuti kebijakan tersebut dan memilih tetap menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan pemerintahan.
“Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati dan walikota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada. Karena kantor yang sudah ada cukup untuk kita rapat,” jelas Dedi, dikutip Jumat, 13 Mei 2025.
Dedi menambahkan bahwa keputusan strategis dalam pemerintahan tidak selalu bergantung pada forum rapat besar.
Baca Juga: Profil Lengkap Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Dikabarkan Dekat dengan Dedi Mulyadi
Ia menekankan bahwa efektivitas kerja bisa dilakukan dari ruang kerja masing-masing pejabat.
“Toh seluruh keputusan bukan diambil saat rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil diruang kerja kita masing-masing juga selesai,” jelas Dedi.
Ia juga menyinggung fasilitas gedung DPRD yang sudah tersedia dan menilai anggaran negara seharusnya difokuskan pada hal yang lebih mendesak bagi kepentingan masyarakat.
“Tempat rapat kita dengan DPRD sudah ada di gedung DPRD. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting dari kegiatan yang tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan kondisi nyata anggaran yang masih harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan vital masyarakat Jawa Barat.
“Hutang BPJS kita masih 300 Miliar, infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, seluruh kebutuhan itu hanya bisa ditemui kalau aparat pemerintah efisien,” jelasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Pastikan Pendidikan Gratis untuk Semua Siswa di Jabar, Termasuk di Sekolah Swasta
Dedi pun menutup pernyataannya dengan ajakan tegas kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk tetap memanfaatkan fasilitas kantor yang ada, demi efisiensi dan prioritas kebutuhan publik.
“Jadi saya pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai gubernur, meminta bupati dan walikota menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki,” tutup Dedi.
Sikap tegas Dedi ini pun langsung mendapat dukungan dari warganet yang memuji langkah efisiensi anggaran yang dinilai pro-rakyat.
“Mantap pak. Anggaran rapat di hotel nya lebih baik dialihkan buat kepentingan publik atw untuk kesejahteraan rakyat,” tulis akun @yadhi33.
“Betul pak, kantor sudah tersedia, semoga KDM sehat dan selamat. Gercep pisan euy, mari jaga KDM, ini mesti dapat kritikan dari dunia perhotelan dan pejabat yang biasa rapat di hotel,” ketik akun @adekurniahakimm.
Baca Juga: Riana Putra Dilantik Jadi Sekda Bangli, Langsung Dapat Pesan Khusus dari Bupati Sedana Arta
“Hotel buat hajatan dan tidur, kalo rapat ya di kantor itu yg bener, mantap bapak aing,” tulis akun @toyanmustofa.
“Bener pak...gak ush ikut arahan mendagri yg selalu inkonsisten, jawa barat punya cara sendiri utk menghemat anggaran mengingat msh banyak kebutuhan anggaran di sektor lain yg selama ini msh terabaikan...” tambah akun @ansarmo1004.
Editor : Wiwin Meliana