BALIEXPRESS.ID– Nama Silfester Matutina kembali mencuat ke permukaan, bukan hanya karena status hukumnya dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), tapi juga karena kiprahnya sebagai pendukung setia Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester dikenal luas di kalangan relawan Jokowi.
Solmet sendiri merupakan organisasi yang sejak lama menyatakan dukungan politik kepada Presiden Jokowi, baik dalam kampanye maupun dalam mengawal kebijakan pemerintahan.
Lahir pada 19 Juni 1971, Silfester Matutina adalah seorang pengacara, pengusaha, dan aktivis politik.
Ia kerap tampil vokal membela pemerintahan Jokowi dan menolak berbagai bentuk kritik yang dianggap menjatuhkan.
Sosoknya mulai banyak dikenal publik saat aktif dalam gerakan relawan, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga: Denny Siregar Sindir Kejaksaan soal Silfester yang Tak Kunjung Ditahan: Segitu Takutnya?
Ia menjadi salah satu penggagas Gerakan Setia Tegak Lurus bersama Jokowi, sebuah konsolidasi 30 organisasi relawan yang berikrar setia pada kepemimpinan Jokowi dalam enam poin komitmen politik dan sosial.
Silfester tak segan mengambil jalur hukum terhadap pihak yang dianggap menyerang Jokowi.
Ia pernah melaporkan politikus Fahri Hamzah ke polisi karena pernyataannya yang dinilai berusaha menjatuhkan nama baik Presiden ke-7 RI tersebut.
Langkah itu mempertegas posisinya sebagai salah satu loyalis Jokowi yang paling vokal dan militan di ruang publik.
Pada 18 Maret 2025, Silfester Matutina dilantik sebagai Komisaris Independen di ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonesia), sebuah BUMN di sektor pangan.
Pengangkatan ini menandai transisi penting dari aktivisme jalanan menuju posisi resmi dalam struktur pemerintahan.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Tantang Presiden Prabowo, Sebut Nama Aktor yang Ingin Memiskinkan Rakyat
Bagi sebagian pihak, pengangkatan ini menjadi simbol pengakuan terhadap loyalitasnya. Namun, di sisi lain, ini juga menuai kritik, terutama karena status hukum Silfester yang masih menjadi perbincangan.
Silfester divonis 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2019 setelah dinyatakan bersalah atas pernyataannya pada Mei 2017 yang menuduh Jusuf Kalla sebagai “akar masalah bangsa” serta menuding JK bermain isu rasis dalam Pilkada DKI Jakarta demi kepentingan politik.
Meski putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), hingga kini Silfester belum dieksekusi. Hal ini menimbulkan polemik dan memancing sorotan publik.
Silfester mengklaim kasusnya telah selesai secara damai dan mengaku sudah beberapa kali bertemu langsung dengan JK.
Baca Juga: 27 Ribu Pegawai BUMN hingga Dokter Tercatat Terima Bansos, PPATK Ungkap Kejanggalan Data Kemensos
"Sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik," ujarnya.
Namun, klaim ini dibantah pihak JK, yang menyebut tidak ada pertemuan ataupun kesepakatan damai resmi, dan menegaskan bahwa proses hukum tetap harus dijalankan meski JK telah memberi maaf secara pribadi.
Editor : Wiwin Meliana