BALIEXPRESS.ID — Sebuah surat berkop Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendadak menjadi perbincangan panas di media sosial.
Surat yang viral itu diketahui merupakan undangan rapat persiapan pernikahan anak Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja Tragis! Tukang Pangkas Pohon Tewas Tersengat Listrik, Sempat Diingatkan Camat
Dalam unggahan akun X (Twitter) @blank0429, terlihat jelas surat bernomor 402/SU/PR.01.03/08/2025 dengan kop resmi BNPB.
Surat itu ditujukan untuk menghadiri rapat yang digelar di Aula Sutopo Purwo Nugroho lantai 15, Graha BNPB, Jalan Pramuka Kavling 38, Jakarta Timur, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Rapat tersebut diketahui dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Rapat itu disebutkan sebagai bagian dari persiapan pernikahan putri Letjen TNI Suharyanto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNPB.
Yang menjadi sorotan publik adalah penggunaan kop surat institusi pemerintah untuk keperluan pribadi, dalam hal ini acara pernikahan keluarga pejabat.
Baca Juga: Ramai Perceraian Pratama Arhan dan Azizah, Warganet Curigai Pengalihan Isu di Tengah Demo DPR
Setelah menjadi viral, Rustian membenarkan bahwa surat tersebut memang berasal dari BNPB. Ia menjelaskan bahwa agenda rapat ditujukan untuk membantu wedding organizer (WO) dalam mengatur pernikahan tersebut.
“Rapat ini untuk memperkenalkan seluruh panitia dari unsur internal BNPB, TNI, dan Polri. Karena waktu beliau (Suharyanto) terbatas akibat menangani banjir, longsor, dan karhutla, maka kami manfaatkan momen itu agar semua pihak bisa dikumpulkan,” jelas Sekretaris BNPB, Rustian kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).
Ia menambahkan bahwa surat tersebut memang disebarluaskan kepada jajaran internal BNPB dan sejumlah pihak eksternal yang terlibat dalam kepanitiaan.
Baca Juga: Paket Misterius di Singaraja Bikin Heboh, Jibom Polda Bali Turun Tangan, Ternyata Ini Isinya
Penggunaan surat resmi berkop institusi negara untuk acara pribadi ini menuai respon beragam dari warganet.
Sebagian mempertanyakan etika birokrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang, meskipun sebagian lain memaklumi dengan alasan efisiensi koordinasi.
“Kalau pakai kop institusi untuk urusan pribadi, ini sudah masuk pelanggaran etika dong,” tulis akun @syahdan__ di X.
“Lembaga negara atau WO keluarga pejabat?” sindir akun lainnya.