Waspada Provokasi Jelang Reuni 212 di Monas: Menguji Komitmen Damai vs Ancaman Kelompok Ekstrem

BALIEXPRESS.ID - Menjelang rencana penyelenggaraan Reuni 212 yang diagendakan di Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2025, sorotan publik dan peringatan serius muncul mengenai potensi penyusupan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak terprovokasi oleh kelompok berkepentingan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan NKRI.

Kekhawatiran utama terletak pada potensi acara ini ditunggangi oleh kelompok berideologi transnasional atau ekstrem. 

Potensi Bahaya: Reuni 212 sebagai Momentum Konsolidasi Kelompok Khilafah 

Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan semata-mata ajang silaturahmi. Ia melihat Reuni 212 berpotensi menjadi momentum konsolidasi bagi kelompok berpaham khilafah, radikalisme, serta jaringan terorisme.

"Kelompok-kelompok terlarang seperti FPI, HTI, hingga simpatisan Ikhwanul Muslimin berpotensi memanfaatkan kegiatan itu untuk menghidupkan kembali agenda mereka," tegas Gus Wal di Solo.

Menurutnya, negara harus mengambil langkah tegas. Ia memandang peran aparat seperti Densus 88, BNPT, Polri, dan TNI sangat krusial untuk mencegah berkembangnya ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keselamatan rakyat. Ia mencontohkan langkah keras negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat dalam mengatasi kelompok radikal demi mencegah instabilitas sosial. 

Jaminan Panitia: Mengusung Tema "Revolusi Akhlak" 

Di sisi lain, perwakilan panitia Reuni 212, Buya Husen, memberikan jaminan tegas mengenai komitmen untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Acara tahun ini mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan Indonesia” dan berkomitmen dilaksanakan secara tertib, damai, dan kondusif.

• Tujuan Acara: Memperkuat ukhuwah (persaudaraan) serta menjadi ruang silaturahmi umat Islam, ulama, dan tokoh bangsa.

• Koordinasi Keamanan: Panitia telah menyiapkan koordinasi intensif dengan Polri untuk mengantisipasi potensi gesekan sosial.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Reuni 212, Ahmad Shobri Lubis, menambahkan bahwa kegiatan ini akan memperkuat persatuan umat dan tetap mengusung spirit kebangsaan yang sama dengan Aksi Bela Islam 2016. Panitia bahkan mengklaim telah mengundang Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara untuk hadir. 

Imbauan Pemerintah: Prioritaskan Persatuan dan Waspadai "Penumpang Gelap" 

Meskipun panitia memberikan jaminan kondusivitas, pemerintah dan aparat keamanan tetap mengingatkan pentingnya kewaspadaan publik. Ancaman utama yang harus diantisipasi adalah potensi kehadiran penumpang gelap serta penyebaran narasi provokatif di media sosial yang dapat memecah belah bangsa.

Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berkumpul dijamin konstitusi, tetapi tidak boleh disalahgunakan untuk agenda yang secara fundamental mengancam keutuhan NKRI.

Masyarakat diminta untuk:

1. Tetap tenang dan tidak terpancing informasi provokatif.

2. Mengutamakan persatuan nasional.

Aparat keamanan juga terus bersiaga untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh kelompok berideologi ekstrem yang bertujuan merusak stabilitas nasional jelang kegiatan ini. ***

Editor : I Putu Suyatra