BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Indonesia mempertegas komitmen dalam upaya penyelamatan hutan nasional. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah mulai melakukan penertiban besar-besaran terhadap lahan sawit dan tambang ilegal yang beroperasi di dalam kawasan hutan.

Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup serta menegakkan hukum di sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi tantangan besar bagi negara.

Komitmen Presiden Prabowo Terhadap Keberlanjutan Lingkungan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa penertiban ini adalah wujud nyata keberpihakan negara terhadap keberlanjutan ekosistem. Menurutnya, praktik penyimpangan lahan yang merusak hutan tidak boleh lagi dibiarkan.

"Kita harus melawan penyimpangan yang merusak hutan dan merugikan bangsa. Negara hadir untuk menegakkan aturan dan melindungi kekayaan alam Indonesia," tegas Presiden Prabowo Subianto.

Penyimpangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang signifikan.

Peran Kejaksaan Agung dalam Satgas PKH

Penegakan hukum dalam aksi ini didukung penuh oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa proses hukum terhadap penguasaan lahan ilegal akan dilakukan secara tegas, adil, dan transparan.

Beberapa poin utama dalam penegakan hukum ini meliputi:

• Pemulihan Aset Negara: Mengambil kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.

• Efek Jera: Memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran aturan kehutanan.

• Kepastian Hukum: Menciptakan iklim investasi yang sehat melalui aturan yang jelas.

"Penegakan hukum dilakukan secara profesional untuk mengembalikan hak negara dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak," ujar Jaksa Agung.

Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kebijakan penertiban lahan sawit dan tambang via Satgas PKH ini diharapkan mampu mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan pengelolaan hutan yang sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ke depannya, sinergi antar-kementerian dan lembaga akan terus diperkuat. Penyelamatan hutan ini menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. ***

Editor : I Putu Suyatra