BALIEXPRESS.ID-Komisi X DPR RI memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan organisasi dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditindaklanjuti secara resmi dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Kepastian itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Aliansi Dosen PPPK Indonesia, Forum Komunikasi Dosen Indonesia, dan Asosiasi Dosen ASN PPPK di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5) siang.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengatakan seluruh masukan dari para dosen akan menjadi bahan penting dalam mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik, khususnya terkait status kepegawaian, tunjangan kinerja, dan pengembangan karier akademik.
“Materi yang Bapak-Ibu sampaikan tentu akan kami jadikan rujukan untuk kami sampaikan secara langsung kepada kementerian,” ujarnya.
Menurut Esti, Komisi X DPR RI tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membawa berbagai persoalan yang dihadapi dosen ke dalam forum resmi bersama pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi nasional.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah keberlanjutan studi doktoral dosen PPPK. Banyak dosen yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktor membutuhkan kepastian dukungan pembiayaan agar dapat menyelesaikan studi dan meningkatkan kompetensi akademiknya.
Baca Juga: Upacara Muayon di Cempaga Jadi Warisan Pendidikan Budaya Generasi Muda
“Problemnya juga termasuk soal ongoing beasiswa. Ini penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perguruan tinggi terhadap dosen berkualifikasi doktor,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Selain persoalan beasiswa, Komisi X juga menyoroti masalah tunjangan kinerja dosen PPPK yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Berbagai hambatan administratif yang dinilai menghambat tugas dan pengembangan profesional dosen juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan bersama kementerian terkait.
Esti menegaskan perjuangan memperjuangkan hak dosen PPPK mendapat dukungan lintas fraksi di Komisi X DPR RI. Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan dan kepastian status dosen merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.
“Ini bukan soal fraksi. Ini adalah komitmen bersama Komisi X untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia,” tegas legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
Dalam RDPU itu, organisasi dosen PPPK menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi tenaga pendidik, mulai dari kepastian status ASN PPPK, keterbatasan akses pengembangan karier akademik, hingga dukungan beasiswa doktoral dan tunjangan kinerja.
Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil agar dosen PPPK memiliki kesempatan yang setara dalam pengembangan profesional di perguruan tinggi.
Komisi X DPR RI berharap tindak lanjut dalam rapat kerja mendatang dapat menghasilkan langkah konkret dan kebijakan yang berpihak kepada dosen PPPK.
Dengan demikian, para dosen diharapkan memperoleh kepastian status, peningkatan kesejahteraan, serta kesempatan pengembangan akademik yang lebih baik demi mendukung mutu pendidikan tinggi Indonesia. (dik)
Editor : I Putu Mardika