BALIEXPRESS.ID – Pemerintah terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi layanan publik agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya berhenti pada tahap uji coba, tetapi akan dikembangkan menjadi sistem penyaluran bantuan sosial nasional yang terintegrasi.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, hasil uji coba digitalisasi bansos di berbagai daerah menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang modern, efisien, dan akuntabel. Program percontohan tersebut telah dilaksanakan di 42 kabupaten/kota, serta diperluas ke Kota Batam dan Provinsi Bali.
"Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid," ujar Rini.
Menurut Rini, implementasi digitalisasi penyaluran bansos menunjukkan manfaat besar dalam mempercepat proses distribusi bantuan sekaligus meningkatkan transparansi. Sistem digital dinilai mampu mengurangi potensi kesalahan penyaluran, memperkuat validasi data penerima manfaat, serta mendorong integrasi data antarinstansi sehingga bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, pemerintah terus memperkuat regulasi, menyempurnakan proses bisnis, meningkatkan kesiapan teknologi digital, serta membangun interoperabilitas data antarlembaga. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem bantuan sosial nasional yang lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan akurat.
Upaya transformasi digital bansos juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang menempatkan pelayanan publik berbasis digital sebagai prioritas nasional. Dengan sistem yang saling terintegrasi, pemerintah dapat memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih presisi, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Dukungan terhadap digitalisasi bantuan sosial juga datang dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai tahapan implementasi digitalisasi bansos sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat.
"Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi kami sangat mendukung. Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya," ujar Koster.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, digitalisasi bansos diharapkan menjadi fondasi lahirnya sistem perlindungan sosial nasional yang lebih terintegrasi, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sistem digital yang kuat, pemerintah optimistis penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Editor : I Putu Suyatra