BALIEXPRESS.ID- Sistem pendataan bantuan sosial di Kota Surabaya, Jawa Timur menemukan persoalan yang tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi warga.
Administrasi kepemilikan aset yang tidak sesuai ternyata bisa membuat warga kurang mampu terbaca sebagai kelompok yang tidak layak menerima bantuan.
Temuan itu salah satunya terjadi di kawasan Manyar. Petugas mendapati seorang warga dengan kondisi rumah dan sosial ekonomi memprihatinkan justru tercoret dari daftar penerima bansos.
Baca Juga: Liverpool Hadapi Krisis Lini Depan, Julian Ward Punya Tugas Penting Jelang Januari
Warga tersebut dalam sistem tercatat memiliki mobil mewah Toyota Alphard. Setelah ditelusuri, mobil tersebut ternyata digunakan oleh warga dalam kapasitasnya sebagai sopir.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan pencantuman nama warga lain sebagai pemilik kendaraan diduga dilakukan untuk menghindari pajak progresif.
Persoalan tersebut kemudian berimbas pada penilaian kelayakan penerima bantuan.
Baca Juga: Megawati Hangestri Punya Kesibukan Baru di Korea, Kini Jadi YouTuber
"Tapi setelah ditanya, dia driver. STNK (pemilik mobil) diatasnamakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," ungkap Eddy, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Eddy, praktik pinjam nama untuk kepemilikan aset membuat kondisi administrasi tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya.
Baca Juga: Profil Dekananto Eko Purwono: Mantan Kapolres Tabanan, Pernah Bongkar 686 Tugu Silat di Jatim
Data kepemilikan kendaraan kemudian menjadi salah satu informasi yang memengaruhi pemeringkatan desil warga dalam sistem perlindungan sosial.
"Karena itu nanti (kepemilikan aset) akhirnya akan berkaitan. Pajak progresif saja akhirnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, yang akhirnya data itu tidak valid," ujarnya.
Eddy meminta masyarakat yang masih menggunakan kendaraan dengan STNK atas nama orang lain segera melakukan balik nama.
Ia menilai ketertiban administrasi menjadi bagian penting agar data penerima bantuan tidak keliru.
"Karena sekali lagi ketika Perlinsos Digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran," terang dia. (*)
Editor : I Made Mertawan
Sumber : jawapos.com