BALIEXPRESS.ID - Dedi Mulyadi langsung mengambil langkah tegas pada hari pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Salah satu kebijakan Dedi Mulyadi adalah menonaktifkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 6 Depok.
Dedi Mulyadi memutuskan hal itu karena SMA Negeri 6 Depok mengadakan kegiatan karyawisata (study tour) yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi.
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja," ujar Dedi Mulyadi usai pelantikan pada Kamis (20/2/2025).
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa keputusan penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok telah ditetapkan pada hari yang sama.
Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena kepala sekolah tidak menaati surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi.
Selain menindak pelanggaran terkait study tour, Dedi Mulyadi juga berjanji akan membenahi berbagai persoalan lain yang terjadi di sekolah-sekolah di Jawa Barat.
Dedi menekankan bahwa perbaikan manajemen pendidikan di Jawa Barat menjadi salah satu prioritasnya.
Ia menyoroti isu Program Indonesia Pintar (PIP), pungutan, serta kegiatan study tour yang dianggap memberatkan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa larangan study tour dibuat berdasarkan pertimbangan beban siswa di Jawa Barat.
Keputusan tersebut sudah direncanakannya sejak sebelum dilantik oleh Presiden Prabowo.
Dedi Mulyadi mendapat informasi bahwa siswa SMAN 6 Kota Depok harus membayar Rp3,5 juta hingga Rp5,5 juta per orang untuk mengikuti study tour.
Ia merasa keberatan. Dedi Mulyadi menilai lebih baik mereka belajar di lingkungannya sendiri daripada pergi ke tempat yang jauh. (*)
Editor : I Made Mertawan