Salah satunya penggiat media sosial Denny Siregar. Melalui akun media sosial Twitternya, Denny mengunggah potongan video Agus Rahardjo yang menyebut pernah dimarahi oleh Presiden Jokowi.
Denny Siregar menilai bahwa Presiden Jokowi sudah sering mengintervensi hukum.
“Pagii gaess, rupanya yang mulia @jokowi sudah lama sering intervensi hukum. Pakek marah-marah pulak ke Ketua @KPK_RI,” cuitnya pada Jumat (1/12).
Sebelumnya Pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjadi viral di media sosial Twitter (X) pada Jumat (1/12). Dalam sebuah potongan video, mantan Ketua KPK Periode 2015-2019 itu menceritakan momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepadanya dalam KPK menangani kasus korupsi e-KTP dilakukan oleh mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) yang sedang diusut KPK.
“Terus terang waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden yang waktu itu ditemani pak Praktikno. Waktu itu pak Presiden sudah marah dan meminta agar dihentikan (kasus e-KTP)” bebernya saat menjadi bintang tamu Rosianna Silalahi yang ditangkan Kompas TV, Kamis (30/11).
Agus Rahardjo pun mengungkap hal yang dirinya belum pernah katakan di media manapun.
Baca Juga: Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Sebut KPK Ingin Dijadiakan Alat Kekuasan
“Mohon maaf ini perlu saya ungkapkan karena semua harus jelas. Dan saya piker baru kali ini mengungkapkan di media yang banyak ditonton masyarakat. Bicara kepada beberapa teman sudah tetapi bicara kepada media seperti ini belum,” ungkapnya.
Menurut Agus, saat itu dirinya sebagai ketua KPK dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Tokoh asal Magetang, Jawa Timur (Jatim), itu pun kaget karena ternyata dipanggil sendirian menemui Presiden Jokowi. Menurut Agus, lazimnya seluruh pimpinan KPK hadir saat bertemu presiden.
“Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (menteri sekretaris negara, red). Saya heran, biasanya dipangil berlima, ini, kok, sendirian,” ucapnya.
Lebih lanjut, Agus Rahardjo mengungkap bahwa Presiden sempat beteriak ‘hentikan’ kepada dirinya. Ia baru menyadari ‘hentikan’ yang dimaksud adalah menghentikan kasus e-KTP yang menjerat ketua DPR Setyo Novanto pada waktu itu.
Editor : Wiwin Meliana