BALIEXPRESS.ID – Setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak yang bertanya-tanya siapa yang akan menggantikannya.
Namun, DPP PDIP menegaskan bahwa mereka belum berencana mencari pengganti.
Bahkan, partai berlambang banteng moncong putih ini memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen.
Keputusan ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan partai kini berada langsung di bawah kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Akmil Magelang, Ada Apa?
“Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum,” ujar Ronny di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) malam.
Kader PDIP Diminta Tetap Solid
Penahanan Hasto oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan memicu berbagai spekulasi politik.
Namun, Ronny meminta seluruh kader PDIP untuk tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Megawati.
Baca Juga: Saudia Airlines Membuka Rute Baru Bali-Jeddah
“Kepada seluruh kader, keluarga besar PDI Perjuangan, kami minta tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.
Selain itu, PDIP memastikan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Tim Hukum PDIP bahkan telah memasukkan dua berkas perkara praperadilan terkait status tersangka Hasto ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
“Kami akan tetap mengikuti praperadilan karena itu adalah hak hukum kami. Pengadilan Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret nanti,” tambah Ronny.
Megawati Pegang Kendali Penuh!
Senada dengan Ronny, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, juga menegaskan bahwa partai tidak akan menunjuk Plt Sekjen.
Semua keputusan dan kebijakan akan langsung dikendalikan oleh Megawati.
“Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” tegas Komarudin.
Keputusan ini semakin memperkuat posisi Megawati sebagai figur sentral dalam tubuh PDIP.
Namun, dengan kondisi politik yang terus berkembang, akankah PDIP tetap bertahan tanpa Sekjen di tengah pusaran kasus hukum ini? ***
Baca Juga: Utang RSU Negara Capai Rp 18 Miliar, DPRD Jembrana Desak Audit! Begini Jawaban Direktur Rumah Sakit
Editor : I Putu Suyatra