Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
BALIEXPRESS.ID – Partai Golkar secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyebut Bahlil sebagai sosok yang telah membuat kebijakan pro-rakyat, terutama dalam membuka keran partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertambangan.
Klaim ini sontak memicu pertanyaan: Sejauh mana kebijakan Bahlil benar-benar pro-rakyat, dan siapa saja yang merasa terusik?
Menurut Sarmuji, kebijakan Bahlil yang mengalokasikan konsesi tambang untuk UMKM adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
"UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Ia menambahkan, sektor pertambangan nasional yang selama ini didominasi korporasi besar, bahkan membuka ruang bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor, kini mulai terkoreksi.
"Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” tegasnya.
Bahlil juga dipuji atas langkah berani mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama dari daerah setempat.
Sarmuji optimis, langkah ini akan memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan sumber daya alam dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan rakyat.
Misteri di Balik "Serangan" Mafia Impor dan Kasus IUP Nikel
Di tengah pujian, Sarmuji juga menyoroti adanya "serangan" terhadap Bahlil yang diduga datang dari mafia impor minyak.
Kelompok ini, yang diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya, disebut Sarmuji menunggangi narasi miring untuk menggoyang kebijakan pro-rakyat Bahlil, khususnya terkait upaya mendongkrak lifting migas.
Salah satu narasi miring yang disebut Sarmuji adalah terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.
Sarmuji membela Bahlil, menyatakan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, namun kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.
“Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.
Partai Golkar, melalui Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif. ***
