BALIEXPRESS.ID - Ketua DPC PDIP Badung, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menjaga Bali harus dijadikan pedoman utama dalam pembangunan pulau dewata ke depan.
Hal itu disampaikan Giri Prasta usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/8).
"Bukan pesan lagi, sudah perintah untuk menjaga Bali itu adalah 100 tahun Bali kemudian, kan sudah diperdakan. Jadi bagaimana menjaga Bali ini harus betul-betul Bali itu tetap utuh ajeg dan tatanan-tatanan Bali dengan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya itu tetap berjalan," kata Giri Prasta yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali ini.
Baca Juga: Nekat! Jambret Tas Siswi SMP, Remaja 17 Tahun Dibekuk: Ternyata Terlibat Curanmor di Empat TKP
Ia menekankan bahwa konversi lahan menjadi perhatian serius.
Menurutnya, arahan Megawati agar Bali tetap lestari secara ekologis dan kultural harus benar-benar dijalankan.
"Dan jangan sampai terjadi yang paling penting itu adalah konversi lahan. Konversi lahan ini jangan sampai. Sehingga Bali ini harus dijaga. Sudah diatur. Dan beliau sudah menyampaikan dan beliau sudah menulis secara langsung untuk 100 tahun Bali kemudian. Ini Bali ini harus kita jaga. Keasrian, keindahan, estetika harus kita jaga dengan baik. Dan bagaimana upayanya masyarakat Bali ini harus bisa menjadi tuan di rumah sendiri dan bisa masyarakat Bali itu bahagia dan sejahtera," ujarnya.
Terkait dorongan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) PDIP di Bali, Giri menyebut pihaknya menunggu arahan resmi dari DPP Partai.
Ia memastikan Badung akan mengikuti seluruh proses sesuai jadwal yang akan ditentukan.
"Nanti dulu. Itu kan nanti akan dikeluarkan timeline. Pertalian dengan pemilihan. Kita akan mengikuti arahan daripada DPP Partai," tegasnya.
Ia juga membenarkan bahwa DPP telah menyusun batas waktu penyelenggaraan musda, di mana seluruh daerah diinstruksikan untuk segera melaksanakannya.
Megawati sendiri memberikan tenggat selambat-lambatnya sampai akhir tahun 2025.
"Sudah ada time lain ya. Sudah ada. Nanti terakhir itu Desember," tambahnya.
Menanggapi pernyataan Megawati bahwa PDIP tidak menjadi oposisi namun juga tidak masuk dalam pemerintahan, Giri menilai hal itu merupakan sikap negarawan.
"Tapi kan ini kan mendukung pemerintah. Apalagi gerakan itu bagus. Saya kira inilah merupakan sikap yang negarawan demi untuk masyarakat, demi untuk Indonesia. Kita harus berbuat terbaik apa yang harus kita berikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama," katanya.
Saat disinggung mengenai alasan Kongres VI PDI Perjuangan berlangsung tertutup di Bali, Giri menyatakan hal tersebut merupakan kewenangan DPP.
Baca Juga: Insiden Fast Boat Terbalik di Sanur; Satu ABK Hilang, Diduga Terjebak di Dalam Kapal
"Itu kami enggak bisa untuk sampaikan. Keputusan itu ada di DPP Partai bukan saya ada di daerah," pungkasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti