BALIEXPRESS.ID- Gangguan lalat yang mengusik kenyamanan wisatawan di kawasan Kintamani mendapat perhatian Pemkab Bangli.
Merespons hal itu, Dinas Pariwisata Bangli menggelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan langkah pengendalian lalat yang dinilai meresahkan, Kamis (29/1/2026).
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli, I Wayan Dirga Yusa, mengatakan FGD digelar sebagai respons atas pengaduan masyarakat dan pelaku pariwisata.
Lalat disebut mengganggu kenyamanan tamu, baik di restoran maupun di daya tarik wisata (DTW) di kawasan Kintamani.
“FGD ini bertujuan untuk mendapatkan rumusan perencanaan aksi dalam penanganan gangguan lalat. Target kami adalah pengendalian, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama pelaku pariwisata,” ujarnya.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
FGD tersebut dihaduri peserta daru pemilik hotel dan restoran serta anggota PHRI di kawasan Kintamani.
Dalam forum tersebut, para pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka telah melakukan berbagai upaya swakelola, mulai dari pemasangan tirai, rumah kaca, hingga sterilisasi lingkungan.
Langkah-langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian jumlah lalat.
“Mereka sangat berharap adanya peran serta pemerintah dalam penanganan lalat," kata Dirga.
Dari hasil diskusi, sejumlah faktor diduga menjadi penyebab, di antaranya persoalan pengelolaan sampah serta limbah yang dimanfaatkan petani sebagai pupuk pertanian.
Kondisi ini dinilai menimbulkan kontradiksi kepentingan antara sektor pertanian dan pariwisata.
"Itulah sebabnya kami lakukan kolaborasi untuk penanganan. Tujuannya merumuskan rencana strategis dan kolaboratif antara pemerintah dengan stakeholder, pengusaha hotel, restoran dan adanya program tematik dalam menangani lalat," mantan Kadiskominfosan Bangli ini.
Hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bahkan, Dirga menyebut diperlukan keputusan politik lanjutan, termasuk kemungkinan produk hukum serta dukungan anggaran dari APBD.
“Harapan pelaku usaha, dalam jangka pendek sudah ada penanganan pengendalian di sekitar hotel dan restoran,” tegasnya.
Selain lalat, pariwisata Kintamani juga dihadapkan dengan penurunan kunjungan wisatawan.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bangli, kunjungan wisatawan ke kawasan Kintamani pada 2025 tercatat mengalami penurunan hingga 400 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Dirga menegaskan penurunan tersebut belum dapat dikaitkan langsung dengan gangguan lalat dan masih dipengaruhi berbagai faktor lain. (*)
Editor : I Made Mertawan