Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN Harus Melayani, Bukan Dilayani

D
Penulis: Dian Suryantini❯

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PPPK dan PNS di Buleleng
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PPPK dan PNS di Buleleng


Advertisement

 

SINGARAJA, BALI EXPRESS - Senyum haru dan bahagia tergambar pada setiap wajah yang hadir di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja, Kamis (18/9). Sebanyak 544 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi 2024 bersama 8 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVIII-XXXI, resmi mengucapkan sumpah/janji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Momentum ini menjadi tonggak penting perjalanan karier mereka. Setelah melalui seleksi dan proses panjang, akhirnya status ASN resmi disandang. Bagi banyak peserta, momen tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan pintu awal dari tanggung jawab besar sebagai abdi negara.

Advertisement

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengatakan, penyumpahan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan penuh tanggung jawab.

“Setelah disumpah, berarti mereka telah sah menjadi ASN. Momentum ini tentu menjadi kebahagiaan sekaligus kebanggaan tersendiri, sebab untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah,” ucapnya, Jumat (19/9).

Bupati Sutjidra menegaskan bahwa ASN dituntut untuk selalu bekerja dengan integritas, loyalitas, dan profesionalisme. Lebih dari itu, setiap ASN wajib memegang teguh core values BerAKHLAK dan semangat Bangga Melayani Bangsa.

Advertisement

“Jadilah ASN yang melayani, bukan dilayani. Jadilah marwah Pemkab Buleleng serta berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng sekaligus Ketua Panitia, Gede Suyasa, melaporkan bahwa dari total 4.124 formasi PPPK yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemkab Buleleng, sebanyak 3.569 formasi telah terisi pada tahap I.

Pada tahap II ini, sebanyak 547 formasi kembali terisi, terdiri dari 66 tenaga kesehatan, 10 tenaga guru, dan 471 tenaga teknis. Namun, terdapat 3 orang yang mengundurkan diri sehingga jumlah akhir yang menerima SK pengangkatan adalah 544 orang.

Dengan tambahan tersebut, kini hampir seluruh kebutuhan formasi PPPK di Buleleng terpenuhi. Kondisi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas birokrasi sekaligus mempercepat pelayanan publik di berbagai sektor.

Sekda Suyasa menekankan bahwa status ASN, terutama PPPK, bukan hanya soal jabatan atau gaji. Tanggung jawab yang diemban besar, dengan konsekuensi tegas apabila terjadi pelanggaran.

“Sanksi terberat bagi PPPK adalah pemberhentian. Karena itu, jaga disiplin, integritas, dan kinerja. Tidak perlu memberi apa pun kepada siapa pun. Cukup bekerja dengan baik dan jangan bermasalah, itu sudah sangat membantu jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemahaman regulasi serta sikap profesional menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan begitu, para ASN baru tidak hanya sekadar hadir di birokrasi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak perubahan.

Pengambilan sumpah ini menjadi simbol penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun birokrasi yang kuat, transparan, dan profesional. Para ASN baru diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat sekaligus penggerak pelayanan publik yang berkualitas.

Di hadapan ratusan ASN yang baru saja disumpah, Bupati Sutjidra menutup pesannya dengan nada optimistis.

“Mari bersama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadilah ASN yang memberi solusi, bukan menambah persoalan,” kata dia. ***

Advertisement
Editor : Dian Suryantini

Artikel Terkait

Perkuat Jiwa Kepemimpinan, Paskibraka Badung Kunjungi IPDN dan BPIP RI

Perkuat Jiwa Kepemimpinan, Paskibraka Badung Kunjungi IPDN dan BPIP RI

Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Badung angkatan tahun 2025 melaksanakan studi kebangsaan dan kepemimpinan dua lembaga nasional di Jakarta.

Tanggapi Pelanggaran ASN, Adi Arnawa Tegaskan Bisa Dipecat

Tanggapi Pelanggaran ASN, Adi Arnawa Tegaskan Bisa Dipecat

Hingga Oktober 2026, BKPSDM Kabupaten Badung melakukan penindakan disiplin terhadap 51 dugaan pelanggaran ASN. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa pun meminta pegawai yang melanggar disiplin diberikan tindakan tegas.

BKPSDM Badung Bersih-bersih, 25 ASN Melanggar Diberhentikan

BKPSDM Badung Bersih-bersih, 25 ASN Melanggar Diberhentikan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung mencatat penindakan disiplin terhadap ASN di 2026 cukup tinggi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer