Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahas SiLPA, Komisi III DPRD Badung Gelar Raker

P
Komisi III DPRD Badung saat menggelar raker bersama BPKAD dan Bapenda Badung, Senin (13/7). (Humas DPRD Badung)
Komisi III DPRD Badung saat menggelar raker bersama BPKAD dan Bapenda Badung, Senin (13/7). (Humas DPRD Badung)

Advertisement

BALIEXPRESS.ID - Komisi III DPRD Badung, Senin (13/7) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II DPRD Badung.

Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyamakan persepsi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,1 triliun lebih yang menjadi perhatian dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025.

Raker tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, didampingi Anggota Komisi III I Nyoman Satria, I Made Yudana, I Made Retha, I Wayan Sandra dan I Nyoman Karyana.

Ponda Wirawan menyatakan, kesamaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar penjelasan mengenai SiLPA dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat.

"Kita menyamakan persepsi, khususnya di Komisi III, atas perintah Bapak Ketua DPRD bagaimana terhadap SILPA yang Rp1,1 triliun itu terjadi, sehingga kita di lembaga DPRD Kabupaten Badung dengan eksekutif menjadi satu bahasa ketika kita menjelaskan kepada masyarakat," ujarnya.

Advertisement

Pihaknya menyebutkan, kebijakan yang dijalankan Pemkab Badung merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terlebih ia menilai, seluruh perencanaan APBD yang disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah tetap diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Sementara, Kepala BPKAD Kabupaten Badung, I Ketut Wisuda menjelaskan, bahwa pembahasan SiLPA menjadi salah satu fokus dalam laporan pertanggungjawaban APBD yang telah disampaikan Bupati Badung dan mendapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Menurutnya, daerah dengan kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian yang tinggi memang perlu merancang SiLPA untuk mengantisipasi berbagai belanja wajib yang harus dipenuhi pada awal tahun anggaran.

"Perlu kami tambahkan dalam penjelasan di Pak Ketua Komisi, bahwa suatu daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi, kemandirian fiskal, memang SiLPA itu memang kita harus rancang. Kenapa? Ada di dalam belanja-belanja wajib mengikat. Contoh, dengan APBD yang kita mandiri ini, kita harus menyiapkan juga dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, semua belanja-belanja mengikat: listrik, air, telepon, internet, semuanya itu mengikat yang tidak boleh kita tunda karena itu kewajiban kepada para pihak," jelas Wisuda.

Advertisement
Editor : Putu Resa Kertawedangga

Artikel Terkait

HUT ke-17 Mangupura, Bupati Adi Arnawa Paparkan Capaian Ekonomi dan Kualitas Pembangunan

HUT ke-17 Mangupura, Bupati Adi Arnawa Paparkan Capaian Ekonomi dan Kualitas Pembangunan

Usai menggelar apel peringatan, Pemkab Badung melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura, Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung.

DPRD Badung Bakal Kaji Usulan Tukar Guling Lahan Desa Adat Tanjung Benoa

DPRD Badung Bakal Kaji Usulan Tukar Guling Lahan Desa Adat Tanjung Benoa

Bangunan SMP Negeri 3 Kuta Selatan hingga kini masih berdiri di tanah milik Desa Adat Tanjung Benoa. Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana akan memeriksa berkas maupun catatan terkait penggunaan lahan.

DPRD Badung Minta Restrukturisasi PDAM Jika Pasokan Air Tak Membaik

DPRD Badung Minta Restrukturisasi PDAM Jika Pasokan Air Tak Membaik

DPRD Badung bakal lebih ketat melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Hal ini dalam upaya menyediakan pasokan air kepada masyarakat di wilayah Badung selatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer