BALIEXPRESS.ID – Bali Solidarity Security Association (BSSA) resmi melantik pengurus periode 2026–2030 sekaligus meluncurkan nama dan logo organisasi dalam kegiatan yang digelar di Denpasar, Rabu (28/1).
Organisasi ini menghimpun satuan pengamanan (satpam) yang bertugas di sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan unit usaha pariwisata lainnya.
Ketua BSSA Periode 2026–2030, Putu Ngurah Suadnyana, mengatakan keberadaan BSSA ditujukan untuk memperkuat koordinasi antar-satpam dalam membantu pengamanan dan pelaporan, khususnya terkait pergerakan wisatawan asing di lingkungan kerja masing-masing.
“Dari kami BSSA karena kami satpam di mana pergerakan kami terbatas hanya di lingkungan kerja jadi kami membantu pihak kepolisian untuk mengamankan dan pelaporan orang asing dari tingkat hunian hotel kami,” ujarnya.
Baca Juga: Telan Rp 16 Miliar, Renovasi Ruang Sidang Utama DPRD Bali Rampung, Siap Digunakan Akhir Januari
Ia menjelaskan, saat ini BSSA memiliki 91 anggota yang seluruhnya bergerak di sektor pariwisata.
Salah satu persoalan paling krusial yang kerap dihadapi di lapangan adalah kasus penipuan oleh tamu, termasuk tamu yang tidak menyelesaikan pembayaran.
“Yang paling sangat krusial itu adalah yang sering terjadi penipuan, tamu enggak bayar. Jadi tamu cek in di hotel A atau konsumsi makan segala macam di restoran A, habis itu dia enggak bayar atau menggunakan kartu kredit dan sebagainya yang tidak bisa ditarik dananya terus dia pindah ke hotel lain atau ke restoran lain,” jelasnya.
Menurut Suadnyana, koordinasi antarsatpam menjadi penting agar kasus semacam itu bisa ditangani dengan cepat.
Baca Juga: Viral di Media Sosial, Polisi Ungkap Kronologi Keributan WNA di Kawasan Wisata Lovina
Untuk mendukung pengawasan, BSSA juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi pelaporan orang asing milik Polda Bali, Cakrawati.
“Kalau aplikasi Cakrawasi itu untuk melaporkan orang asing yang tinggal di hotel masing-masing akan terinput dan bisa diakses oleh semua teman sekoridor,” katanya.
Terkait sertifikasi satpam, Suadnyana menyebut BSSA tidak memiliki kewenangan melakukan sertifikasi karena bukan lembaga penyelenggara.
Namun ke depan, pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan lembaga terkait.
“Mungkin ke depan kami bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan BNSP atau lembaga sertifikasi untuk memberikan jalan bagi rekan-rekan yang belum tersertifikasi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, menilai keberadaan BSSA sangat penting dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Baca Juga: Buleleng Raih UHC Award 2026 Kategori Madya, Cakupan Kepesertaan JKN Tembus 98 Persen
Ia menekankan faktor keamanan dan kenyamanan menjadi kunci kepercayaan wisatawan.
Ia berharap satpam di unit usaha pariwisata dapat berkolaborasi dengan manajemen hotel dan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.
“Di satu sisi memang menjaga keamanan, di sisi lain tidak sampai mengganggu privasi daripada wisatawan itu. Lebih humanis juga,” katanya.
Hal senada disampaikan Dirbinmas Polda Bali, Kombes Pol. Suwandi Prihantoro, S.I.K.
Baca Juga: Polsek Tegallalang Tindaklanjuti Laporan Keributan Melalui Layanan Polisi 110
Ia menyebut keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung keberlanjutan pariwisata Bali di tengah dinamika global.
“Faktor keamanan ini menjadi keamanan kenyamanan wisatawan menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran satpam sebagai bagian dari unit kerja usaha yang mampu bersinergi dengan manajemen dan aparat kepolisian.
“Bagaimana dia berkolaborasi dengan manajemen hotel, sehingga perannya itu betul-betul… di Bali mengedepankan humanis,” katanya.
Pelantikan pengurus dan peluncuran identitas BSSA ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan peran satpam pariwisata dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta citra Bali sebagai destinasi wisata berkelas dunia.(ika)
Editor : Rika Riyanti