Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuatkan Desa Adat, Dewan Godok Ranperda BUPDA

I
Kuatkan Desa Adat, Dewan Godok Ranperda BUPDA
Kuatkan Desa Adat, Dewan Godok Ranperda BUPDA

DENPASAR, BALI EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kini tengah menggodok regulasi berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Baga Utsaha Praduwenan Desa Adat (BUPDA) yang telah dikaji secara akademis bersama Dinas Pemajuan Desa Adat Provinsi Bali.


Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta menjelaskan, rancangan Perda tersebut sebagai upaya dalam menguatkan desa adat. Sebab, dengan adanya payung hukum yang jelas, nantinya desa adat akan dapat secara mandiri dalam pengelolaan di masing-masing desa. Saat ini pihaknya tengah mengkaji rancangan akademisnya dalam melahirkan regulasi yang tepat  untuk dasar pengelolaan ekonomi desa adat  tersebut.


“Itu kan rancangan Perda, jadi kita ingin dalam rangka penguatan desa adat BUPDA, desa adat bisa mandiri. Baik dari pengelolaan maupun secara ekonomi. Kami dan dari Pemajuan Desa Adat juga tengah merancang hal itu untuk dikaji secara akademis, nanti akan ada di pembahasan,” paparnya, Jumat (21/5).


Rancangan Perda itu pun dilatarbelakangi dengan pemikiran sistem perekonomian adat Bali. Sebab ada permasalahan, potensi dan peluang ekonomi di desa adat yang belum optimal, mandiri pemanfaatan, serta pengelolaannya. Sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain yang mengakibatkan terjadinya marginalisasi ekonomi krama desa adat.


Dikatakan Budiarta, butuh solusi sistem perekonomian adat Bali sebagai solusi sistem yang terstruktur dan holistik. Terdapat tiga solusi, yaitu pertama dengan tatakelola entitas usaha di masing-masing desa adat yang lebih mengedepankan desa mawacara. 


Kedua adalah tatakelola industri, yang terdapat pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di sektor keuangan dan BUPDA di sektor riil. Seangkan yang ketiga adalah  tatakelola sistem perekonomian adat Bali secara keseluruhan pada lembaga otoritas perekonomian Bali (Saka Bali).


Kepala Dinas PMA Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, menyampaikan bahwa masalah yang dibahas dengan komisi IV DPRD terkait konteks penguatan sektor perekonomian di desa adat. Sebab, saat ini krama adat sangat membutuhkan, dan sangat konsen terhadap sektor perekonomian adat.


“Ini yang riil di desa adat, kajian akademis perlu payung hukum yang memadai. Kami, pemerintah, Majelis Desa Adat dan stakeholder yang lainnya telah membuat rancangan Perda ini. Selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan berikutnya yang mengarah ke substansi rancangan BUPDA itu sendiri,” tandasnya. 



Advertisement
Advertisement
Editor : I Komang Gede Doktrinaya

Artikel Terkait

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan

DPRD Bali Usulkan BKK PKB 2027 Naik Tiga Kali Lipat

DPRD Bali Usulkan BKK PKB 2027 Naik Tiga Kali Lipat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diusulkan menambah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten dari total Rp 3 miliar menjadi Rp 9 miliar pada penyelenggaraan PKB 2027.

PSEL Denpasar Raya Baru 24 Persen, Komisi III DPRD Bali Tekankan Mutu Konstruksi

PSEL Denpasar Raya Baru 24 Persen, Komisi III DPRD Bali Tekankan Mutu Konstruksi

Komisi III DPRD Bali meminta pelaksanaan proyek tersebut terus dikebut dengan tetap menjaga kualitas konstruksi agar target penyelesaian pada akhir 2027 dan operasional pada 2028 tidak meleset.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer