Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selama Belajar Daring, Dewan Harapkan Ada Kebijakan Soal SPP

I
Selama Belajar Daring, Dewan Harapkan Ada Kebijakan Soal SPP
Selama Belajar Daring, Dewan Harapkan Ada Kebijakan Soal SPP

DENPASAR, BALI EXPRESS - Dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada pembelajaran siswa yang digelar secara daring (dalam jaringan). Selain itu, pendapatan para orang tua siswa tentunya mengalami hal yang sama pada pendapatan ekonominya yang menurun. 


Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, beharap agar adanya kebijakan untuk pembayaran SPP dilakukan tidak seperti pembelajaran saat situasi normal. 


Hal itu ia sampaikan lantaran telah menerima masukan dari orang tua siswa SMA di Denpasar. Orang tua mengeluhkan besarnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di akhir tahun yang harus dibayar oleh siswa yang menamatkan pendidikannya. Meski selama tahun ajaran 2020-2021 semua siswa kelas III sampai tamat, belajar via online, dan sama sekali tidak ada keringanan diberikan pihak sekolah di masa pandemi Covid-19. 


"Pengaduan ini datang dari orang tua siswa, seharusnya ada kebijakan dan diberikan  keringanan untuk pembayaran SPP,  apalagi masa pandemi tidak ada pembelajaran tatap muka," harapnya, Jumat (16/7).


Dalam kesempatan tersebut, Rawan Atmaja yang juga anggota Komisi IV DPRD Bali yang membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan ini, pengenaan biaya SPP memang merupakan kebijakan yang harus dijalankan oleh kepala sekolah. Tetapi satu hal yang harus diingat situasi pandemi Covid-19, siswa tdak belajar secara tatap muka melainkan via online. 


Ia menyampaikan seharusnya diambil kebijakan sekolah yang lebih bijaksana. Sehingga mampu memberikan keringanan kepada siswa dan orang tuanya tidak membayar biaya SPP secara penuh. "Kalau situasi normal tidak ada pandemi dan belajar di sekolah secara penuh, bagi kami tidak masalah. Kalau setahun tidak ada belajar tatap muka,  setidaknya ada keringanan," tegasnya.


Dikatakannya, perlu ada kebijakan baik dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Pada tahun ini menjadi pelajaran dan pada tahun ajaran 2021-2022 harus ada kebijakan untuk meringkankan beban  para orang tua siswa. 


Rawan Atmaja juga berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. "Kita akan koordinasikan dalam rapat komisi, kalau perlu biaya SPP di tengah pandemi nilainya kita turunkan," tandas dia. 








Advertisement
Advertisement
Editor : I Komang Gede Doktrinaya

Artikel Terkait

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan

DPRD Bali Usulkan BKK PKB 2027 Naik Tiga Kali Lipat

DPRD Bali Usulkan BKK PKB 2027 Naik Tiga Kali Lipat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diusulkan menambah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten dari total Rp 3 miliar menjadi Rp 9 miliar pada penyelenggaraan PKB 2027.

PSEL Denpasar Raya Baru 24 Persen, Komisi III DPRD Bali Tekankan Mutu Konstruksi

PSEL Denpasar Raya Baru 24 Persen, Komisi III DPRD Bali Tekankan Mutu Konstruksi

Komisi III DPRD Bali meminta pelaksanaan proyek tersebut terus dikebut dengan tetap menjaga kualitas konstruksi agar target penyelesaian pada akhir 2027 dan operasional pada 2028 tidak meleset.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer