Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanggapi Isu Malapraktik, DPRD Tabanan Gelar Raker Gabungan

I
JELASKAN KRONOLOGIS : dr IB Surya Wira Andi (dua dari kanan) ketika menyampaikan kronologis kematian pasien saat Raker Gabungan DPRD Tabanan. Ist
JELASKAN KRONOLOGIS : dr IB Surya Wira Andi (dua dari kanan) ketika menyampaikan kronologis kematian pasien saat Raker Gabungan DPRD Tabanan. Ist
TABANAN, BALI EXPRESS - Seorang pasien yang meninggal dunia di Puskesmas Pupuan setelah mendapatkan tindakan anastesi (pembiusan) ketika hendak melakukan operasi lipoma (jaringan lemak di bawah kulit) di kepala pasien, dinyatakan sebagai pasien yang mengalami reaksi Anaphilactic, karena ketidakjujuran pasien ketika proses wawancara dengan dokter yang mengambil tindakan pembedahan tersebut.

Hal itu terungkap saat Komisi I dan Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja (raker) gabungan dengan Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr Nyoman Susila, Selasa (1/11).

Dijelaskan dr Susila, meninggalnya pasien saat mendapatkan pelayanan di Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, karena satu reaksi yang timbul akibat alergi.

“Reaksi ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis. Sehingga aliran darah ke seluruh jaringan tubuh terganggu. Akibatnya muncul gejala berupa sulit bernapas, penurunan kesadaran, bahkan bisa menyebabkan pasien meninggal dunia," jelasnya.

Dilanjutkan dr Susila, dalam kasus ini pihaknya belum menemukan adanya faktor kelalaian yang dilakukan dokter ketika melakukan tindakan pembedahan. Karena dari konfirmasi yang dilakukan kepada dr IB Surya Wira Andi, sebagai dokter yang melakukan tindakan bedah minor terhadap pasien perempuan yang meninggal dunia itu, regulasi dan kompetensi dalam melakukan pembedahan lipoma terhadap pasien tersebut sudah dipenuhi.

Yakni izin praktek serta keterangan jika dr Surya sudah kompeten dalam melakukan tindakan tersebut. Termasuk juga informed consent yang berisi wawancara antara dokter dan pasien juga ada dan berisi cap jempol pasien.

Itu artinya pasien sudah menyetujui untuk dilakukannya tindakan. "Selain itu, dari sisi dokternya, kami sudah mendapat konfirmasi jika dr Surya memiliki kompetensi menangani kondisi kegawatdaruratan yang dialami pasien ketika proses tindakan. Sehingga kesimpulan kami, pasien tersebut tidak mengalami malapraktik, karena semua prosedur tindakan termasuk pertolongan dalam kondisi kegawatdaruratan sudah diberikan secara maksimal," tegas dr Susila.

Sementara itu, dr IB Surya menjelaskan, prosedur yang dilakukannya sudah sesuai dengan SOP. Kondisi gawat darurat yang dialami pasien hingga akhirnya pasien meninggal dunia terjadi ketika proses anastesi sudah dilakukan. Ketika itu posisi pasien memang sudah dilakukan penyayatan sepanjang 5 cm pada lokasi lipoma pasien, yakni di bagian kepala.

"Pasien mengalami reaksi Anaphilactic dengan ciri-ciri penurunan tekanan darah secara drastis dan kesulitan bernapas, ketika saya melakukan penyayatan di lokasi lipoma. Saat pasien mengeluh itu, saya tanyakan apakah pasien punya riwayat sesak. Disanalah pasien baru mengaku jika pasien kadang-kadang mengalami sesak. Padahal ketika wawancara, pasien menyatakan tidak punya riwayat sesak napas. Karena reaksi Anaphilactic semakin parah, saya lakukan pertolongan kegawatdaruratan sesuai dengan SOP, termasuk melarikan pasien ke Puskesmas untuk segera mendapat pertolongan," jelasnya.

Usai mendengar pemaparan tersebut, Ketua Komisi IV, I Gusti Komang Wastana mengatakan, dengan adanya kasus tersebut, pihaknya berharap masyarakat tidak menyudutkan dokter dalam memberikan pelayanannya. "Selain itu, saya berharap masyarakat dalam proses berobat harus jujur dengan kondisinya. Sehingga tidak terjadi kondisi ini. Untuk Dinas Kesehatan, kami berharap ada sosialisasi masyarakat mengenai pentingnya memberikan informasi yang benar ketika proses wawancara dengan dokter," harapnya.

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027, Target Pendapatan Turun Rp42,99 Miliar

DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027, Target Pendapatan Turun Rp42,99 Miliar

DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Senin (16/11/2026). 

APBD Tabanan 2027 Dibahas, PAD Naik 2,58 Persen, Belanja Turun 5,51 Persen

APBD Tabanan 2027 Dibahas, PAD Naik 2,58 Persen, Belanja Turun 5,51 Persen

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah unit penghasil dalam rangka membahas rancangan APBD 2027, Selasa (10/11/2026).

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Ketua DPRD Tabanan Usulkan Lahan Pertanian Bebas Pajak

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Ketua DPRD Tabanan Usulkan Lahan Pertanian Bebas Pajak

Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa mengusulkan untuk melakukan pembebasan penuh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian basah atau sawah yang ada di Kabupaten Tabanan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer