Gaji ASN Lewat Koperasi Dinilai Berisiko, BPD Bisa Kehilangan Dana Murah
BALIEXPRESS.ID – Pemerintah tengah menyiapkan rencana menjadikan koperasi sebagai unit layanan untuk menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) sekaligus pembayaran pensiun. Wacana ini disebut sebagai upaya memperluas peran koperasi agar mampu bersaing dengan industri perbankan.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sebelumnya mengungkapkan, rencana tersebut masih dibahas bersama Menteri Keuangan. Nantinya, koperasi diharapkan dapat berperan sebagai unit layanan jasa untuk pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun.
Namun, rencana pengalihan saluran pembayaran gaji ASN tersebut mendapat sorotan dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurrahman. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi penguatan koperasi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap industri perbankan.
Terlebih, selama ini sejumlah bank telah menjadi penyalur gaji ASN. Jika terjadi perpindahan rekening payroll, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi sumber pendanaan bank, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang banyak mengandalkan payroll ASN daerah.
"Tanpa itu, kebijakan ini hanya memindahkan bisnis melalui keputusan administratif sambil menambah rantai pembayaran," kata Rizal kepada jawapos.com, Rabu (7/10).
Payroll ASN Berpotensi Kurangi Dana Murah BPD
Rizal menilai dampak paling besar berpotensi dirasakan BPD. Sebab, rekening gaji ASN daerah selama ini menjadi salah satu sumber dana murah yang menopang likuiditas perbankan daerah.
Perpindahan rekening gaji ke koperasi, kata dia, berpotensi mengurangi dana murah yang selama ini tersedia di perbankan.
"Artinya, penguatan koperasi bisa menimbulkan biaya ekonomi bagi lembaga keuangan daerah. Pemerintah perlu menghitung dampak tersebut sebelum menjadikan pengalihan payroll sebagai instrumen pengembangan koperasi," ujarnya.
Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa potensi dana murah yang berpindah tidak bisa dihitung hanya berdasarkan total gaji ASN selama setahun. Perhitungan harus didasarkan pada saldo yang benar-benar mengendap di rekening.
"Besarnya dana murah yang berpotensi berpindah harus dihitung dari saldo yang mengendap, bukan akumulasi gaji setahun. Menyamakan keduanya akan membesar-besarkan dampak terhadap likuiditas," jelasnya.
