BALIEXPRESS.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program strategis ini menjadi salah satu capaian nyata selama satu tahun masa kepemimpinan, berfokus pada perluasan akses layanan kesehatan gratis, memperkuat kesadaran masyarakat akan kesehatan preventif, serta mengoptimalkan efisiensi anggaran kesehatan nasional.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang mencakup:
-
Cek Kesehatan Gratis (CKG).
-
Pengendalian Tuberkulosis (TBC).
-
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan di Jakarta pada Selasa bahwa Program CKG menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan pelayanan kesehatan publik.
“Program CKG adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Per 20 Oktober 2025, lebih dari 46,9 juta orang telah mendaftar, dan 43,9 juta di antaranya sudah mendapatkan layanan,” ujar Aji.
Pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah. Layanan skrining kesehatan yang diberikan meliputi pengukuran tekanan darah, kadar gula, anemia, serta status gizi.
Fokus Program CKG: Deteksi Dini Penyakit Kronis
Aji menambahkan bahwa hasil Cek Kesehatan Gratis menunjukkan tiga masalah kesehatan utama yang paling banyak ditemukan di populasi, yaitu obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi. Ia menekankan bahwa masyarakat dengan obesitas sentral memiliki risiko dua kali lipat terkena diabetes dan hipertensi yang berpotensi berujung pada stroke atau penyakit jantung. Selain itu, masalah kesehatan gigi juga masih cukup tinggi di kalangan peserta pemeriksaan CKG.
“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program CKG bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” katanya.
Lebih dari 7.000 puskesmas kini telah menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat deteksi dini dan pengawasan pengobatan. Pemerintah juga gencar menjalankan strategi door-to-door screening di daerah padat penduduk dan wilayah terpencil guna menjangkau lebih banyak masyarakat dan memastikan pemerataan akses kesehatan.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan di DTPK
Di sisi infrastruktur, pemerintahan Prabowo-Gibran mempercepat pembangunan RSUD di 66 kabupaten dan kota, dengan 32 rumah sakit mulai dibangun pada tahun 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 RSUD telah memasuki tahap konstruksi dengan rata-rata progres di atas 50 persen.
Proyek percepatan ini termasuk RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas yang mencapai progres tercepat (73%), disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku di Toraja Utara, dan RSUD Maba di Halmahera Timur.
“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat kota. Pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal dibangun setara dengan wilayah lain,” tegasnya.
Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), menambahkan bahwa Program CKG dirancang tidak hanya untuk memperluas layanan publik, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan nasional.
“Pembiayaan kesehatan di Indonesia dan dunia mengalami inflasi lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan fokus pada deteksi dini dan skrining massal melalui Program CKG, pemerintah berharap dapat menekan biaya pengobatan jangka panjang,” tutupnya.
Editor : I Putu Suyatra