BALIEXPRESS.ID – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas program strategis nasional tersebut.
Program MBG yang dikelola melalui Badan Gizi Nasional kini mendapat penguatan pengawasan distribusi serta tata kelola dapur mitra. Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik tidak sehat, termasuk dugaan mark-up bahan pangan oleh mitra dapur atau SPPG.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati, menegaskan bahwa pengawasan operasional dan pengadaan bahan baku diperketat demi menjaga kualitas serta keamanan pangan dalam program MBG.
“Pengawasan distribusi makan bergizi gratis kami perketat. Tidak boleh ada penyalahgunaan, baik dari sisi operasional maupun pengadaan bahan pangan. Ini program negara, bukan proyek bisnis pribadi,” tegasnya.
Sanksi Tegas untuk Mitra MBG yang Melanggar
Nanik juga menyoroti praktik mark-up bahan baku yang dilakukan sebagian kecil mitra dapur. Menurutnya, setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan.
“Kalau ada mitra SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan mark-up bahan baku, tentu akan dikenakan sanksi tegas. Bisa berupa peringatan keras, penghentian kerja sama, sampai pemutusan kontrak. Negara tidak boleh dirugikan dan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Selain transparansi harga, aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah memastikan seluruh bahan baku yang digunakan memenuhi standar kelayakan dan gizi, serta penggunaan fasilitas negara dilakukan sesuai regulasi.
Sistem Digital dan Audit Berkala Perkuat Transparansi
Untuk mengoptimalkan pengawasan, pemerintah mengimplementasikan sistem pelaporan digital, audit berkala, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan aparat pengawas internal. Pengawasan partisipatif masyarakat juga didorong agar program MBG berjalan transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.
Langkah tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya tata kelola bersih, integritas, serta efektivitas pelaksanaan program strategis nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi tentang kejujuran, disiplin, dan keberpihakan nyata kepada rakyat. Dengan pengawasan ketat, MBG diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul. ***
Editor : I Putu Suyatra