Bahas 2 Ranperda, Dewan Bali Tanggapi Positif Pendapat Pj Gubernur Bali

DENPASAR, BALI EXPRESS - DPRD Bali merespon positif pendapat gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi Bali.
Kedua ranperda itu yakni Ranperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.
Ranperda itu disampaikan pada sidang paripurna ke- 4 DPRD Provinsi Bali, Senin 25 Maret 2024.
Untuk selanjutnya, ranperda tersebut dibahas menjadi salah satu produk hukum daerah.
Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Ranperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin, 1 April 2024.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang hadir dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra pun menyimak penyampaian tanggapan dewan dengan seksama.
Dimulai dari penyampaian tanggapan dewan terkait pendapat gubernur terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang kala itu dibacakan oleh I Kade Darma Susila.
Dirinya mengemukakan, dewan sepakat ranperda tersebut dibuat menjadi produk hukum daerah bertujuan untuk antara lain memberikan kepastian hukum mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP), pelaku usaha, masyarakat dan/atau investor.
Ketika sudah menjadi perda, maka akan menjadi dasar kebijakan pemerintah provinsi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
Sementara itu anggota dewan I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa yang membacakan tanggapan dewan terhadap Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pun mengungkapkan hal yang sama.
Diungkapkannya, dewan menilai PUG dalam pembangunan daerah di antaranya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di daerah,
PUG menciptakan program kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan pemerintah daerah; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.
“Mengenai Ranperda Provinsi Bali tentang PUG, untuk dapat dilanjutkan dengan pembahasan dan penajaman dalam rapat gabungan berikutnya, sekali lagi dengan perangkat daerah terkait dan organisasi serta lembaga masyarakat yang peduli dengan kesetaraan gender dan peduli anak,” tandasnya. (*)



