Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bahas 2 Ranperda, Dewan Bali Tanggapi Positif Pendapat Pj Gubernur Bali

R
Penulis: Rika Riyanti❯

 

Sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda penyampaian tanggapan dewan terkait pendapat gubernur terhadap  dua ranperda, Senin, 1 April 2024.
Sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda penyampaian tanggapan dewan terkait pendapat gubernur terhadap  dua ranperda, Senin, 1 April 2024.

DENPASAR, BALI EXPRESS - DPRD Bali merespon positif pendapat gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi Bali.


Advertisement

Kedua ranperda itu yakni Ranperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.

Ranperda itu disampaikan pada sidang paripurna ke- 4 DPRD Provinsi Bali, Senin 25 Maret 2024.

Untuk selanjutnya, ranperda tersebut dibahas menjadi salah satu produk hukum daerah.

Advertisement

Hal tersebut terungkap pada Sidang Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Ranperda Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin, 1 April 2024.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang hadir dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra pun menyimak penyampaian tanggapan dewan dengan seksama.

Dimulai dari penyampaian tanggapan dewan terkait pendapat gubernur terhadap Ranperda Inisiatif Dewan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang kala itu dibacakan oleh I Kade Darma Susila.

Advertisement

Dirinya mengemukakan, dewan sepakat ranperda tersebut dibuat menjadi produk hukum daerah bertujuan untuk antara lain memberikan kepastian hukum mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan (BUPP), pelaku usaha, masyarakat dan/atau investor.

Ketika sudah menjadi perda, maka akan menjadi dasar kebijakan pemerintah provinsi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

Sementara itu anggota dewan  I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa yang membacakan tanggapan dewan terhadap Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), pun mengungkapkan hal yang sama.  

Diungkapkannya, dewan menilai PUG dalam pembangunan daerah di antaranya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam proses pembangunan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di daerah,

PUG menciptakan program kegiatan yang Responsif Gender di lingkungan pemerintah daerah; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.  

“Mengenai Ranperda Provinsi Bali tentang PUG, untuk dapat dilanjutkan dengan pembahasan dan penajaman dalam rapat gabungan berikutnya, sekali lagi dengan perangkat daerah terkait dan organisasi serta lembaga masyarakat yang peduli dengan kesetaraan gender dan peduli anak,” tandasnya. (*)

 

Advertisement
Editor : I Made Mertawan

Artikel Terkait

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

Perlindungan Pekerja Bali Belum Merata, DPRD Dorong Regulasi Khusus Jaminan Sosial

DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan

DPRD Bali Usulkan BKK PKB 2027 Naik Tiga Kali Lipat

DPRD Bali Usulkan BKK PKB 2027 Naik Tiga Kali Lipat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diusulkan menambah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten dari total Rp 3 miliar menjadi Rp 9 miliar pada penyelenggaraan PKB 2027.

PSEL Denpasar Raya Baru 24 Persen, Komisi III DPRD Bali Tekankan Mutu Konstruksi

PSEL Denpasar Raya Baru 24 Persen, Komisi III DPRD Bali Tekankan Mutu Konstruksi

Komisi III DPRD Bali meminta pelaksanaan proyek tersebut terus dikebut dengan tetap menjaga kualitas konstruksi agar target penyelesaian pada akhir 2027 dan operasional pada 2028 tidak meleset.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer