JEMBRANA, BALI EXPRESS - Bantuan bedah rumah di Jembrana, Bali. pada tahun 2023 diduga dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan pungutan liar (pungli). Dari penelusuran Bali Express (Jawa Pos Group) dugaan pungutan kepada calon penerima bedah rumah untuk tahun 2023 kembali terjadi. Sedikitnya ada 6 warga calon penerima bantuan yang didatangi dan diminta menyetorkan dana sebesar Rp 1,5 juta.
Para korban itu mendapat iming-iming akan mendapatkan bantuan bedah rumah dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Namun, saat ini sudah lewat hingga 5 bulan, bantuan itu belum juga turun. Kepastian sebagai penerima bantuan bedah rumah juga belum mereka dapatkan. Tidak hanya itu, beberapa nama calon penerima disinyalir tidak layak menerima bantuan karena kondisi tempat tinggalnya masih lebih bagus dari warga lainnya.
Garakan para oknum ini disinyalir juga terjadi pada tahun anggaran 2022. Seperti yang dialami beberapa warga penerima bantuan stimulan perumahan swadaya national affordable housing program (BSPS NAHP) tahun anggaran 2022 tahap XIV di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara.
Baca Juga: Usai Bongkar Dugaan Pungli, Husein ASN Nyanyi di Depan Ridwan Kamil
Warga miskin itu kerap didatangi oknum yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana dengan iming-iming dapat membantu mendapatkan bedah rumah melalui program stimulan dari pemerintah.
Kepala Desa Banyubiru I Komang Yuhartono saat dikonfirmasi melalui telepon, Seni (17/7) mengatakan untuk tahun 2022 lalu, sebanyak 15 kepala keluarga (kk) mendapat bantuan bedah rumah stimulan tahap XIV senilai masing-masing Rp 20 juta. “Anggaran tahun 2022, kami dapat bedah rumah untuk 15 KK. Lokasinya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara,” ujarnya.
Dalam prosesnya, Yuhartono mengaku tidak pernah ada permasalahan, karena pihaknya bersama ketua panitia telah mensosialisasikan program itu kepada warga penerima bantuan. “Kami sudah kumpulkan mereka (penerima bantuan), kami sampikan proses dan mekanisme terkait bantuan stimulan bedah rumah tahap XIV itu,” terangnya.
Namun menjelang penyelesaian pengerjaan bantuan bedah rumah tersebut, pihaknya mendengar adanya dugaan pengutan yang dialami warga penerima stimulan dengan jumlah bervariasi hingga Rp 1 juta. Atas kondisi itu, pihaknya kembali mengumpulkan warga penerima bantuan beserta kelian dinasnya. Dalam pertemuan itu, ia kembali menyerukan agar tidak membayar jika ada oknum yang hendak memungut uang untuk bedah rumah, karena sudah jelas tidak ada pungutan baik dari desa maupun Pemkab Jembrana. “Isunya memang seperti itu, ada oknum yang meminta uang ke warga. Namun hal itu sangat sulit dibuktikan. Kami sudah tegaskan bahwa tidak ada pungutan untuk penerima bantuan stimulan bedah rumah,” imbuhnya.
Bahkan hingga saat ini, Yuhartono menyebutkan warga penerima bantuan tidak ada yang melapor secara resmi kepada pihak desa. “Secara resmi belum ada yang melaporkan, semoga saja itu hanya sekedar isu. Tapi kalau ada warrga yang memiliki bukti, kami siap untuk menindaklanjuti,” terangnya.
Disisilain, Yuhartono menambahkan untuk tahun 2023 ini pihaknya mengajukan sebanyak 25 kk sebagai calon penerima bantuan. Keseluruhan calon sudah melalui proses verifikasi dan layak sebagai penerima bantuan stimulan bedah rumah. “Tahun ini kami ajukan 25 KK, saya tidak hafal wilayah dan siapa saja yang diajukan karena datanya ada di kantor,” paparnya.
Editor : I Putu Suyatra