Menurut catatan sejarah, pada 1846, ketika pemerintah Hindia Belanda berhasil menguasai Bali, Singaraja menjadi pusat pemerintahan di pulau ini, dengan Pelabuhan Buleleng berfungsi sebagai kantor pemerintahan daerah.
Untuk mendukung jalur komunikasi dan perdagangan, Belanda membangun dermaga di pelabuhan tersebut.
Namun, kapal besar tetap harus berlabuh di tengah laut dan memanfaatkan kapal kecil untuk mencapai dermaga karena lautnya yang dangkal.
Guru Besar Sejarah Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Made Pageh, M.Hum menjelaskan bahwa sejak abad ke-17, kawasan Laut Buleleng menjadi bagian dari perdagangan maritim nusantara.
Pada 1830-an, perdagangan internasional mulai meluas hingga ke nusantara, dengan semakin banyak transaksi di kawasan Pelabuhan Buleleng yang menjadi titik bertemunya pedagang, termasuk etnis Tionghoa yang mendominasi kepemilikan toko-toko di sekitar pelabuhan.
"Seluruh barang yang masuk dan keluar Bali melalui pelabuhan ini, terutama hasil ternak dan pertanian, yang dikapalkan ke Malaka dan Hong Kong," ungkap Prof. Pageh.
Jalur laut yang menghubungkan pelabuhan ini dengan kota-kota besar seperti Semarang, Makassar, Ampenan, dan Kupang menjadi penopang utama komunikasi dan perdagangan.
Sebagai pelabuhan pertama di Bali, Pelabuhan Buleleng memainkan peran penting dalam sejarah pariwisata Bali, di mana wisatawan mulai berdatangan pada 1920. Keindahan budaya dan alam Bali yang memukau menjadikan pelabuhan ini lebih dari sekadar pusat perdagangan.
Sir Stamford Raffles yang berkebangsaan Inggris bahkan disebut sempat berencana membangun kota pelabuhan bernama Singapura di Bali.
Namun, rencana itu buyar setelah terjadi perselisihan dengan Raja Buleleng I Gusti Gde Karang.
Ia pun akhirnya merealisasikan rencana kota pelabuhan tersebut di tempat lain yang kini dikenal sebagai Singapura.
Pelabuhan Buleleng kini dikenang sebagai simbol sejarah penting dalam perdagangan dan pariwisata Bali Utara serta titik awal komunikasi antarwilayah di Bali.
Pada abad ke-19, perubahan moneter signifikan mewarnai pelabuhan ini dengan komoditas baru seperti kopi dan cengkeh yang kian diminati dan mengalami lonjakan harga.
Menurut Prof. Pageh, kebijakan ekonomi pemerintah Hindia Belanda saat itu turut memperkenalkan komoditas baru dan menggerakkan perdagangan global melalui pelabuhan Buleleng, yang kala itu dilengkapi fasilitas penunjang dan modernisasi.
Pada masa penjajahan, mata uang Hindia Belanda digunakan dalam perdagangan, meskipun mata uang kepeng Cina tetap eksis karena telah mendarah daging di masyarakat.
Peran etnis Tionghoa sebagai pemilik toko-toko distribusi di sekitar pelabuhan Buleleng sangat menonjol, melengkapi aktivitas perdagangan yang ramai. Seluruh hasil ternak dan pertanian Bali dikapalkan melalui pelabuhan ini menuju pusat-pusat dagang seperti Malaka dan Hong Kong.
Pelabuhan ini juga menjadi saksi bagi peran penting komunitas Bugis di bawah pengelolaan Raja Buleleng, yang memanfaatkan armada laut mereka untuk mendukung kegiatan dagang kerajaan.
Dalam perjalanan sejarah, kerajaan Buleleng sempat menghadapi kebijakan kolonial Belanda pada 1841 yang mencabut aturan Tawang Karang demi membatasi tindakan kerajaan Buleleng terhadap kapal-kapal Belanda.
Dengan berkembangnya pusat perdagangan di kawasan Buleleng, pelabuhan ini kian menjadi sentral ekspor-impor barang di Nusa Tenggara.
Dari tahun 1846 hingga 1939, pelabuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayaran Hindia Belanda tetapi juga jalur distribusi bagi perkebunan dan produk lokal Bali Utara.
"Pelabuhan Buleleng memegang peranan penting dalam menghubungkan perdagangan antarwilayah, terutama bagi komoditas dan para pelaku bisnis,” ungkap Prof. Pageh. (dik)
Editor : I Putu Mardika