DENPASAR, BALI EXPRESS - Pemprov Bali harus melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur.
Hal ini setelah transfer daerah dari pemerintah pusat dipotong 50 persen sebagai bagian dari kebijakan penghematan Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Bali, Nusakti Yasa Wedha, menyatakan bahwa pemangkasan ini berdampak pada program kerja dan pembangunan di daerah.
Pemprov Bali dikatakan akan menyisir kembali program-program atau pembangunan infrastruktur yang dapat ditunda atau dibatalkan.
“Tentunya berdampak,” ujar Nusakti, Jumat (7/2).
Untuk efisiensi belanja anggaran, pemerintah Provinsi Bali memangkas program-program atau pembangunan yang dirasa tidak terlalu urgen.
Baca Juga: Pria Jember Ditemukan Meninggal di Dalam Mobil di Kuta, Penyebab Kematian Masih Misterius
“Tentunya akan melakukan langkah-langkah penyesuaian kembali terhadap rencana pembangunan yang sudah direncanakan,” katanya.
Sementara itu, sumber pendapatan Pemprov Bali masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Adapun target PAD 2025 sejumlah Rp. 3.581.371.604.823,00.
Baca Juga: Sidang Hotman Paris vs Razman Nasution Ricuh, Diduga Ada Upaya Penyerangan
Plt. Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Wayan Budiasa mengatakan, terdapat beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan target 20 persen dibandingkan sebelumnya.
Bapenda Bali akan gencar sosialisasi secara massif terkait opsen pajak, samsat keliling, samsat drive thru.
“Kami akan lakukan door to door menggaet wajib pajak, operasi gabungan, samsat Kerthi, dan pesan di WhatsApp Blast,” ungkapnya.(***)
Editor : Rika Riyanti