SINGARAJA, BALI EXPRESS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, memberikan arahan tegas kepada seluruh Kepala Bagian (Kabag) Lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Buleleng untuk fokus penuh terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Buleleng.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng di Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Jumat (28/2).
Didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Gede Sugiartha Widiada, serta Kepala Bappeda Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, Sekda Suyasa menegaskan bahwa program 100 hari kerja bukan sekadar janji politik, melainkan skala prioritas pembangunan Pemkab Buleleng tahun 2025.
Oleh karena itu, para Kabag diminta segera menyesuaikan dan mengkaji ulang program kerja masing-masing agar sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan baru.
“Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kita harus diatensi dengan baik, terutama dalam 100 hari kerjanya. Nanti seluruh Kabag kaji kembali program kerja masing-masing bagian dengan baik, sehingga program Bupati dan Wakil Bupati berjalan dengan baik,” ujar Sekda Suyasa.
Baca Juga: Semarak Kirab Ramadhan 1446 H Syiar Islam dan Pererat Persatuan.
Salah satu program utama yang menjadi sorotan adalah pemberian seragam gratis bagi siswa tingkat TK, SD, dan SMP. Suyasa meminta program ini dikaji secara matang agar implementasinya berjalan lancar dan efektif.
Selain itu, ia menekankan pentingnya layanan ambulans jenazah dan ambulans pasien gratis bagi masyarakat miskin di Buleleng. Ia meminta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng segera berkoordinasi dalam pengadaan unit serta distribusi layanan ini.
Tidak hanya sektor pendidikan dan kesehatan, Suyasa juga menyoroti persoalan perusahaan daerah dan LPD di Buleleng. Ia meminta agar segera dilakukan evaluasi mendalam guna memastikan tata kelola yang lebih baik.
Selain itu, Bagian Pemerintahan diminta meningkatkan kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LLPD), meskipun capaian tahun 2024 dinilai cukup baik.
“Kabag Pemerintahan koordinasikan dengan baik terkait penyelenggaraan panitia tetap LLPD dan rencanakan dengan baik terkait kerjasama antar daerah,” tegasnya.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah bantuan punia untuk upacara keagamaan. Sekda menegaskan perlunya kajian mendalam agar penyaluran bantuan ini lebih terarah dan transparan. Sementara itu, ia juga menginstruksikan penghapusan undangan pernikahan, acara tiga bulanan, serta acara lintas agama yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan keagamaan atau masyarakat luas.
Di akhir arahannya, Sekda Suyasa meminta Bagian Hukum Setda Buleleng untuk menganalisis kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Jika terjadi perubahan besaran, baik naik maupun turun, maka harus segera diselesaikan sebelum Desember 2025 dan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri RI. ***
Editor : Dian Suryantini