BALIEXPRESS.ID – Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja pada Selasa (29/4) bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2024.
Kelima OPD tersebut meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa), Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DiskopUKMP), serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II, I Made Sada, didampingi para anggota DPRD lainnya seperti I Wayan Regep, I Wayan Edy Sanjaya, I Nyoman Gede Wiradana, dan lainnya.
Salah satu isu penting yang mengemuka adalah penanganan sampah kiriman yang kerap meningkat saat musim hujan. Komisi II menyoroti perlunya inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah.
“Badung perlu memiliki mesin pengolah sampah modern dengan sistem conveyor dan mesin pencacah. Selain itu, pemangkasan pohon perindang yang sudah tua juga penting dilakukan sebagai upaya antisipasi bencana,” jelas I Made Sada.
Di sektor pariwisata, Komisi II mencermati meningkatnya kedatangan wisatawan asing, namun diiringi dengan turunnya tingkat hunian hotel.
Fenomena ini dikaitkan dengan maraknya wisatawan yang menginap di kos-kosan atau vila tanpa izin resmi.
“Ini menjadi perhatian serius. Kami mendorong regulasi homestay agar aktivitas wisatawan bisa terpantau dan tetap mendukung ekonomi masyarakat,” ujar Sada, politisi asal Legian, Kuta.
Untuk sektor pertanian, Komisi II menyoroti minimnya tenaga kerja lokal dalam proses panen. Kebanyakan tenaga pemanen berasal dari luar Bali.
“Dinas Pertanian dan Pangan perlu menghadirkan solusi seperti penggunaan mesin pemanen agar proses lebih efisien dan tidak bergantung pada tenaga luar,” tegasnya.
Komisi II juga memberikan catatan kepada DiskopUKMP agar lebih maksimal dalam menjalankan program subsidi bunga dan dukungan pemasaran bagi UMKM.
Selain itu, kehadiran koperasi merah putih diminta agar tidak menjadi pesaing usaha lokal yang sudah berkembang.
“Kolaborasi adalah kunci. Koperasi baru seharusnya menjadi penguat, bukan kompetitor,” tambah Sada.
Untuk sektor perikanan, Komisi II mendorong peningkatan produktivitas dan penyediaan infrastruktur seperti kolam, tambak, dan keramba di laut. Penempatan keramba juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan tidak mengganggu aktivitas wisata laut.
“Penempatan keramba harus strategis, dengan mempertimbangkan kedalaman air dan harmonisasi dengan pariwisata,” pungkasnya. (*)
Editor : Nyoman Suarna