BALIEXPRESS.ID - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang telah terpasang di Bali saat ini sudah mendekati angka 20 megawatt (MW).
Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri acara sosialisasi pemasangan PLTS atap oleh Tim Percepatan PLTS Atap, dalam rangka mendukung program Bali Mandiri Energi, yang digelar di Gedung Ksirarnawa Art Center, Denpasar, Kamis (15/5).
“Tetapi yang PLTS atap itu kurang lebih di 12 sampai 13 MW. Karena ada, Nusa Penida kan farming 3,5 MW, kemudian ada yang 2x1 MW. Sudah ada desain untuk yang 50 MW di utara dan 25 MW di barat, artinya komitmen kan sudah realisasi tentunya kalau energi skala besar dan itu on grid dengan jaringan PLN pasti pusat kewenangannya,” ujar Setiawan.
Baca Juga: Sempat Viral Ngaku Punya Tanah 1,1 Hektare di Bali, Bule Australia Dilaporkan Atas Pengancaman
Ia menjelaskan, sistem PLTS atap yang dikembangkan saat ini mengadopsi pendekatan terintegrasi, di mana kelebihan energi yang dihasilkan akan disimpan dalam baterai.
Energi ini kemudian bisa digunakan saat dibutuhkan, seperti ketika terjadi pemeliharaan atau gangguan di pembangkit listrik utama, termasuk di PLTU Celukan Bawang.
“Hari ini adalah sosialisasi, bentuk dari strategi untuk implementasi Bali mandiri energi dengan energi bersih. Memang tidak bisa seketika, ada tahapannya, salah satu yang memungkinkan, karena sudah proven, termasuk dari BUMN kita dalam hal ini holdingnya PLN, PLN icon plus sudah siap, dengan skema teknis seperti tadi dijelaskan, dan ini Bali sebagai perintis atau provinsi pertama sebenarnya dengan skema smart grid, PLTS Atap, dibandling atau didukung, dibackup dengan baterai energy storage system,” jelasnya.
Baca Juga: Sita Puluhan Paket Sabu, Satresnarkoba Polresta Denpasar Amankan Pria Asal Kediri
Setiawan juga mengungkapkan bahwa penolakan terhadap energi fosil, khususnya batu bara dan BBM, sejatinya telah menjadi komitmen Gubernur Wayan Koster sejak periode pertama menjabat.
Mengingat Bali tidak memiliki sumber daya energi fosil, maka peralihan ke energi bersih menjadi langkah strategis.
“Kita ingin mandiri menggunakan energi bersih tetapi resourcenya tidak ada di Bali dan ini perlu juga koordinasi intens dukungan pemerintah pusat. Artinya dengan kebijakan yang ada, ternyata kebijakan energi nasional juga arahnya adalah ke energi berkelanjutan. Yang jadi sangat tepat, tetapi kan tidak bisa simsalabim,” paparnya.
Baca Juga: Dari Kandang ke Ladang, Kisah Wayan Kantra Si Juragan Buah Naga dari Desa Bulian.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor energi bersih di Bali membutuhkan perencanaan yang matang, apalagi mengingat kondisi geografis Bali sebagai wilayah kepulauan dan bukan provinsi dengan penduduk yang padat seperti di Jawa.
Karena itu, ketahanan energi harus tetap menjadi prioritas.
“Dengan SE sebenarnya mengimbau itu. Cuman dengan sekarang ini karena no capex, no pemeliharaan tentunya akan lebih menarik. Menarik bagi konsumen atau calon pengguna dibandingkan sebelum ada program ini. Nah ini harapan kami dengan contoh nanti dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, kota, instansi vertikal yang ada di Bali tentunya bisa mendorong industri yang lainnya ikut juga,” tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti