Koster Ingin Bikin Underpass di Denpasar, Pemkot: Prioritas Kami Saat Ini Tangani Sampah
I Putu Suyatra• Sabtu, 5 Juli 2025 | 22:19 WIB
BICARA UNDERPASS: Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa. (Ni Made Ari Rismaya/Radar Bali)
BALIEXPRESS.ID – Rencana ambisius Gubernur Bali Wayan Koster untuk membangun empat underpass megah guna mengatasi kemacetan di Denpasar, Badung, dan Gianyar, kini menghadapi ganjalan serius.
Pemerintah Kota Denpasar ternyata belum bisa berkomitmen penuh! Mengapa demikian? Dan apa dampaknya bagi solusi kemacetan di kota pariwisata ini?
Prioritas Berbeda: Sampah Melawan Underpass?
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengungkapkan alasan di balik keraguan Pemkot.
Menurutnya, saat ini prioritas utama Pemkot adalah menangani persoalan sampah, khususnya rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Proyek ini membutuhkan anggaran yang fantastis.
"Kami masih mengkaji kemampuan keuangan untuk program sharing pendanaan itu. Prioritas kami sekarang adalah penanganan sampah, terutama karena PSEL memerlukan biaya besar, termasuk untuk pengadaan lahan dan sistem tipping fee," jelas Kadek Agus.
Padahal, Gubernur Koster sebelumnya sudah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar terkait skema pendanaan bersama.
Namun, bagi Pemkot Denpasar, diskusi lanjutan sangat diperlukan, terutama jika beban pembiayaan underpass sepenuhnya ditanggung oleh mereka.
Miliaran Rupiah dan Usulan Kontroversial: Patung Pahlawan Dihapus?
Dari empat lokasi yang direncanakan, dua di antaranya, yaitu underpass di Simpang Tohpati dan Perempatan Cokroaminoto, akan dibebankan kepada Pemkot Denpasar.
Angka yang fantastis pun muncul: dua titik ini diperkirakan menelan biaya antara Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar.
Jumlah ini membuat Pemkot harus berpikir ulang di tengah fokus mereka pada masalah sampah.
Kadek Agus juga menyoroti simpang Ubung–Gatsu Timur–Cokroaminoto sebagai yang paling mendesak.
Namun, tantangan teknis seperti adanya sungai dan jembatan di sisi timur simpang Ubung, masih dalam tahap evaluasi.
Sementara itu, pembangunan underpass di Simpang Tohpati memang sudah dinyatakan layak, tapi kepastian dana dan waktu pelaksanaannya masih jadi tanda tanya besar.
Jika pembangunan underpass di Perempatan Cokroaminoto tak bisa terwujud, Pemkot Denpasar bahkan sudah menyiapkan opsi rekayasa lalu lintas yang cukup mengejutkan.
Salah satunya adalah usulan penghapusan Patung Pahlawan di perempatan tersebut karena dinilai menghambat kelancaran arus kendaraan.
"Ada usulan dari tim teknis dan akademisi agar patung ditiadakan. Jika arus lalu lintas bisa dibuat lurus dari timur ke barat tanpa berputar, satu detik saja penghematan arah bisa mengurangi kemacetan," papar Kadek Agus.
Ini memicu pertanyaan: akankah ikon kota ini benar-benar tergusur demi kelancaran lalu lintas?
Target Gubernur dan Tantangan Berat Pemkot
Meskipun Gubernur Koster menargetkan pembangunan underpass rampung sebelum masa jabatannya berakhir, Pemkot Denpasar menegaskan fokus utamanya tetap pada penuntasan persoalan sampah, khususnya di TPA Suwung.
Mereka sedang menyiapkan teknologi insinerator ramah lingkungan yang bisa mengubah sampah menjadi energi listrik.
“Kami sedang menunggu hasil kajian akhir untuk mengetahui besaran dana investasi yang diperlukan dalam proyek ini. Karena saat ini ada dua prioritas besar: pengurangan kemacetan dan penyelesaian masalah sampah,” tandas Kadek Agus.
Bagaimana nasib proyek underpass ini? Akankah Denpasar menemukan solusi atas dua masalah pelik ini tanpa mengorbankan salah satunya?
Hanya waktu yang akan menjawab drama anggaran di Ibu Kota Provinsi Bali ini. ***