BALIEXPRESS.ID – Baru sebulan menjabat, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Iman Luqmanul Hakim, langsung menunjukkan arah kepemimpinannya yang menekankan transparansi, keterbukaan informasi, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam pertemuan bersama awak media di PN Denpasar, Jumat (4/7), Iman menyampaikan komitmennya untuk menciptakan pengadilan yang terbuka terhadap kritik dan masukan.
Didampingi oleh Humas PN Denpasar, I Gede Putra Astawa, dan Panitera Sulaiman, mantan Ketua PN Bogor itu menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra pengawasan eksternal.
Baca Juga: Ada yang Keberatan, Wamendagri Minta Kebijakan Air Kemasan di Bali Dikaji Lagi
“Saya tidak alergi terhadap kritik. Sepanjang itu membangun, kami sangat terbuka,” ujarnya.
Ia menyadari bahwa dalam praktiknya, informasi yang beredar di masyarakat terkadang tidak akurat karena hanya bersumber dari satu pihak.
Bahkan ada yang secara sengaja menyembunyikan data yang sebenarnya.
Untuk itu, Iman mempersilakan media meliput dan memberitakan segala proses di PN Denpasar, asalkan tetap memberi ruang kepada pengadilan untuk memberikan klarifikasi jika diperlukan.
“Silakan memberitakan kami. Tapi beri juga kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan. Kami tidak menutup diri,” ucap Iman yang juga pernah menjabat sebagai humas di institusi peradilan.
Lebih lanjut, Iman menekankan pentingnya pengawasan eksternal agar lembaga peradilan tidak terjebak dalam sikap otoriter.
“Kalau tidak ada kontrol dari luar, bisa-bisa pengadilan menjadi arogan. Justru kami butuh diawasi,” tambahnya.
PN Denpasar, lanjut Iman, saat ini telah memiliki sejumlah kanal pengaduan, termasuk melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Terkait layanan eksekusi perkara, Iman memastikan semua permohonan yang masuk akan ditangani secara profesional dan sesuai prosedur.
Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa proses eksekusi melalui beberapa tahapan, dari mulai pendaftaran hingga penetapan.
Tak hanya itu, Iman juga akan menyoroti pembenahan infrastruktur demi kenyamanan publik.
Salah satunya dengan menambah jumlah fasilitas toilet, mengingat padatnya jumlah sidang yang bisa mencapai 50 hingga ratusan per hari.
Sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan peradilan yang bersih, Iman turut mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Ia pun mengingatkan seluruh jajaran di bawahnya agar menjunjung tinggi integritas dan disiplin kerja. (*)
Editor : I Gede Paramasutha