BALIEXPRESS.ID - Aksi damai yang digelar aliansi mahasiswa, ojol, LSM, LBH dan elemen masyarakat lainnya di depan Mako Polda Bali beruhah menjadi demo yang ricuh, pada Sabtu (30/8).
Bahkan, demo yang ricuh tersebut berlanjut sampai ke depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dan di sekitar Kawasan Renon, Denpasar.
Sampai-sampai Polda Bali terpaksa mengambil tindakan tegas dengan mengamankan sekitar 138 orang (Sebelumnya disebut lebih dari 140) yang dinilai aktif memprovokasi ataupun melakukan tindakan membahayakan.
Kekacauan ini pun mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik asal Bali, I Gede Pasek Suardika.
Pria yang juga dikenal dengan sebutan beken GPS ini mengaku khawatir dengan pola kerusuhan di Bali yang mirip dengan kejadian di berbagai daerah lain.
Sehingga, menduga keributan tersebut mengandung agenda terstruktur dari kekuatan tertentu.
“Luapan emosi masyarakat akibat berbagai permasalahan yang menyebabkan adanya aksi demonstrasi di mana-mana tampaknya sudah tidak hanya demo biasa... Sudah ada agenda terstruktur dari kekuatan besar,” tulis Pasek, melalui akun media sosial pribadinya.
Pria yang juga seorang advokat kondang ini turut memperingatkan mengenai adanya provokator terorganisir yang menunggangi aksi mahasiswa dan masyarakat sipil.
Karena eskalasi terstruktur dan pola seperti ini disebutnya hanya bisa dilakukan oleh kekuatan yang punya kekuatan besar.
Disinggung mengenai dugaan ada pihak yang menunggangi agar aksi ricuh, Kabid Humas Polda Bali Kombespol Ariasandy pun mengatakan ada indikasi kesengajaan dari pihak tak bertanggung jawab yang memicu keributan.
Hal itu terlihat dari adanya pihak yang membawa bom molotov. "Ada juga yg membawa bom molotov, artinya memang sudah niat melakukan pembakaran," tandasnya.
Saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, guna mendalami motifnya memprovokasi keributan.
"Masih didalami perannya masing-masing," imbuhnya. Ariasandy pun berpesan, demo boleh saja dan sah dilakukan.
Asalkan, tidak disertai dengan perbuatan anarkis. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga Bali yang dicintai tetap ajeg, aman dan damai.
"Unjuk rasa boleh dan itu sah, namun jangan anarkis, apalagi kita ketahui bersama Bali hampir 70 persen hidup dari sektor pariwisata, kalau Kamtibmas terganggu otomatis akan menggangu kunjungan wisatawan ke Bali," ungkapnya.
Sebagai antisipasi aksi lanjutan, Polda Bali menyiagakan sebanyak 1.521 personel. Para petugas tersebut lebih dulu melaksanakan apel siaga di halaman depan Mapolda Bali, Minggu (31/8) pukul 07.30 Wita.
Sebelumnya diberitakan, Humas Aliansi Bali Tidak Diam, Ardy menyampaikan ada 33 tuntutan dalam seruan aksi ini.
Seperti, bubarkan DPR RI, menuntut reformasi total Polri dan bentuk Badan Independen Pengawas Polri, memaksulkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga agar anggota Brimob yang melindas ojol dihukum.
“Pecat dari institusi, hukum seberat-beratnya, serta menuntut transparansi terhadap proses hukum yang ada,” ucapnya. (*)
Editor : I Gede Paramasutha