BALIEXPRRSS.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10).
Pertemuan tersebut membahas penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan kumuh, hingga penataan desain perkotaan dan perdesaan agar sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan itu, Koster melaporkan kondisi Bali pasca-banjir besar yang dipicu curah hujan tertinggi dalam 70 tahun akibat badai equatorial Rossby.
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyalurkan santunan Rp15 juta per kepala keluarga terdampak, termasuk ganti rugi Rp3,4 miliar bagi pedagang Pasar Badung sesuai data omzet pengelola pasar.
Bantuan untuk korban banjir di Tabanan dan Jembrana juga telah disalurkan lebih dari Rp1 miliar.
“Semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, dan ke depan kami audit empat sungai besar untuk reboisasi serta penataan ulang. Mitigasi bencana harus lebih kuat,” ujar Koster.
Terkait perumahan, Koster mengungkapkan masih ada 33.086 unit RTLH di Bali, terbanyak berada di Kabupaten Karangasem.
Pemerintah menargetkan penanganan tuntas pada 2029 melalui dukungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Masak Air Panas di Tungku Kayu, Warung Sembako di Penebel Terbakar
“APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah yang fiskalnya lemah. Kami juga menggandeng CSR dan gotong royong ASN,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan Bali, mulai dari kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan mencapai 700 hektare per tahun, hingga persoalan kemacetan dan sampah yang meningkat seiring kunjungan wisatawan.
“Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, namun sangat sensitif terhadap bencana dan isu keamanan. Karena itu, kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan dengan atau tanpa pariwisata,” tambah Koster.
Sementara itu, Fahri Hamzah menilai Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia.
Ia menekankan, standar perumahan dan permukiman di Bali harus mencerminkan kualitas internasional tanpa meninggalkan kearifan lokal.
“Industri pariwisata paling distributif dan demokratis karena langsung menyebarkan kesejahteraan ke masyarakat. Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia. Maka desain perumahan dan pemukiman di sini harus terintegrasi, modern, tetapi tetap menghormati budaya lokal,” ujarnya.
Baca Juga: Pasutri WNA Terciduk Punya Kebun Ganja dalam Kontrakan di Denpasar, Pemasok Bibit Diburu
Fahri menyebut pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di Indonesia, dengan potensi hingga 1 juta unit.
Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai tahun depan serta penataan kawasan kumuh seluas 12 km² di sekitar sungai dan pesisir.
“Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata,” kata Fahri.
Ia juga menyinggung pentingnya perumahan bersusun di wilayah perkotaan agar tidak banyak mengurangi lahan produktif.
Baca Juga: Sempat Diragukan, GWK Dipastikan Bongkar Seluruh Tembok
“Bali punya aturan budaya tentang batas ketinggian bangunan, itu kita hormati. Namun, kita bisa adaptasikan konsep rumah bersusun dua-tiga lantai sebagai perumahan subsidi bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Koster menekankan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagai pedoman jangka panjang, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, jumlah wisatawan asing, serta konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
“Jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa dipercepat penyelesaiannya. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” pungkasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti