BALIEXPRESS.ID – Wacana Pemkot Denpasar yang akan membuang sampah ke TPA di Bangli memicu polemik di tengah masyarakat Bangli.
Bahkan, sejumlah warga yang menolak, menyatakan siap menghadang truk pengangkut sampah dari Denpasar yang masuk ke Gumi Sejuk-sebutan Bangli.
Salah satu warga Bangli yang menolak keras rencana tersebut adalah Ida Bagus Raka Mudarma.
Ia menilai, jika rencana pembuangan sampah Kota Denpasar ke Bangli benar-benar terealisasi, dampak negatifnya akan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.
Menurutnya, infrastruktur jalan menuju TPA Bangli yang merupakan jalan umum belum siap dilalui truk sampah dalam jumlah banyak setiap hari.
Kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat kerusakan jalan. “Jalan yang sekarang rusak saja banyak tidak terbiayai,” ungkapnya, Kamis (25/12/2025).
Selain infrastruktur, mantan ketua DPRD Bangli ini juga mengkhawatirkan dampak lingkungan.
Lalu lintas truk sampah yang hilir mudik dinilai rawan menimbulkan persoalan, terlebih jika ada oknum sopir yang tidak disiplin berlalu lintas, seperti berkendara ugal-ugalan atau mengangkut sampah tanpa penutup. Hal seperti itu jelas merugikan masyarakat Bangli.
Ia menambahkan, sebelum adanya pernyataan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di media terkait rencana pembuangan sampah ke Bangli, tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat.
Bahkan, Raka Mudarma mengaku belum mendengar adanya kesepakatan resmi antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemerintah Kota Denpasar.
Pejabat berwenang di Bangli juga belum pernah menyampaikan pernyataan yang mengizinkan sampah Denpasar dibuang ke Bangli.
"Jangan main coba-coba dulu, sehingga akan mengganggu ketentraman dan bikin gaduh di Bangli,” katanya.
Pernyataan Wali Kota Denpasar tersebut pun dinilai memantik gejolak di masyarakat.
Raka Mudarma bersama sejumlah warga yang sepemikiran menyatakan akan melakukan aksi penolakan.
Mereka bahkan siap berjaga di pintu masuk Bangli, tepatnya di wilayah Guliang, untuk menghadang truk pembawa sampah dari Denpasar yang informasinya akan mulai beroperasi pada Januari 2026.
“Apapun resikonya, ini sudah menjadi keputusan. Tidak ada kebijakan yang bisa dilonggarkan. Kami tolak benar,” tegasnya. (*)
Editor : I Made Mertawan