BALIEXPRESS.ID - Gubernur Bali Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Bali di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2).
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat koordinasi nasional sebelumnya.
Pertemuan tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan Bali secara terpadu, khususnya terkait peningkatan kualitas lingkungan, penguatan tata kelola pariwisata, serta pembangunan berkelanjutan sesuai visi Bali Era Baru.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Koster menekankan bahwa Bali mendapat perhatian khusus dari Presiden RI sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia, sehingga berbagai persoalan yang berpotensi menurunkan citra pariwisata harus ditangani secara serius dan terkoordinasi.
Baca Juga: Laba Bersih Bank Danamon Tumbuh 14 Persen pada Tahun Buku 2025
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegas Gubernur Koster.
Ia juga menyoroti fenomena peningkatan volume sampah kiriman di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta, terutama pada musim tertentu akibat arus laut.
Menurutnya, kondisi ini membutuhkan langkah penanganan yang konkret dan berkelanjutan oleh seluruh pemerintah daerah di Bali.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan program Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali yang akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026.
Program ini melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas dengan tujuan menjaga ekosistem laut, melestarikan keindahan pantai, dan mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Selain isu persampahan, rapat koordinasi juga membahas berbagai agenda strategis lainnya, seperti penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, peningkatan keamanan dan ketertiban, hingga pengendalian alih fungsi lahan produktif.
Gubernur Koster menegaskan pentingnya langkah tegas dari seluruh kepala daerah di Bali untuk menjaga kualitas lingkungan, estetika wilayah, dan keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Kondotel Diduga Tak Sesuai PBG, Satpol PP Badung Hentikan Pembangunan
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan indikator makro pembangunan, Bali mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen yang termasuk terendah di Indonesia.
Namun, Gubernur mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata yang kuat agar Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia yang berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi, mempercepat pelaksanaan program strategis, serta menjaga Bali tetap bersih, tertata, aman, dan memiliki daya saing global.(***)
Editor : Rika Riyanti