BALIEXPRESS.ID - Selama ini beban biaya listrik untuk lampu penerangan jalan yang ditanggung Pemkab Badung cukup fantastis.
Dari ribuan lampu yang dipasang, anggaran listriknya pun dapat mencapai Rp 20 miliar dalam setahun.
Tingginya biaya tersebut pun mendorong Pemkab Badung menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan lampu penerangan jalan.
Baca Juga: Bupati Adi Arnawa Hadiri Karya Atma Wedana dan Manusia Yadnya Desa Adat Padonan
Harapannya skema ini dapat menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah Gumi Keris.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Badung, I Made Gede Wiryantara Adi Susandi mengatakan, skema KPBU menjadi solusi atas keterbatasan tenaga teknis dan anggaran.
Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan penerangan jalan di wilayah Badung.
Baca Juga: Sering Mangkal di Canggu, Belasan Waria Diamankan Satpol PP Badung
"Iya, kita itu bayar rekening listrik khusus lampu penerang jalan sampa Rp20 miliar per tahun," ujar Adi Susandi, belum lama ini.
Pihaknya menyebutkan, selain tagihan listrik yang besar Dishub Badung juga harus menanggung biaya operasional dan perawatan yang cukup dibidang penerangan jalan.
Dari ribuan lampu di jalan pihaknya hanya didukung 24 personel yang terbagi dalam delapan tim untuk menangani ribuan laporan kerusakan lampu di lapangan.
Baca Juga: Honda April Mop 2026, Promo Terbesar Astra Motor Bali untuk Mudahkan Konsumen
“Satu-satunya cara ke depan adalah melalui KPBU. Pihak swasta akan membangun terlebih dahulu lampu penerangan jalan, kemudian pemerintah membayar secara bertahap berdasarkan ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP),” ungkapnya.
Meski anggaran yang diusulkan terus meningkat, dirinya tidak memungkiri belum dapat memenuhi kebutuhan ideal LPJ di seluruh wilayah Badung.
Berdasarkan data Dishub Badung menunjukkan peningkatan pembangunan LPJ dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2023, realisasi anggaran mencapai Rp 10 miliar untuk 1.294 unit lampu dengan biaya pemeliharaan Rp 11 miliar.
Tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp 34 miliar untuk 2.244 unit lampu dan biaya pemeliharaan Rp16 miliar.
Selanjutnya pada 2025, realisasi anggaran tercatat Rp 29 miliar untuk 2.714 unit lampu dengan biaya pemeliharaan Rp 23 miliar.
Sementara pada 2026, pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 35 miliar dengan target pemasangan 2.395 titik lampu baru.
“Alokasi anggaran memang terus meningkat, tapi jumlah titik lampu yang terpasang masih jauh dari ideal. Banyak kurang,” paparnya.
Lebih lanjut, Adi Susandi berharap kedepan melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur LPJ dapat dipercepat oleh pihak swasta.
Melalui sistem pembayaran berbasis kualitas layanan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah.
"Dengan skema baru nanti kita harap selain lebih efisien, sebaran LPJ bisa merata di seluruh Badung," imbuhnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga