BALIEXPRESS.ID - Lonjakan jumlah kendaraan di Kabupaten Badung kini dinilai sudah melampaui batas yang sering menyebabkan kemacetan.
Hal ini pun memicu adanya wacana pembatasan kendaraan.
Terlebih Pemkab Badung menilai pembangunan infrastruktur tidak hanya cukup untuk mengatasi permasalahan.
Baca Juga: Penyegelan Proyek KEK Kura-Kura Bali Dinilai Tak Prosedural, Berpotensi Ganggu Iklim Investasi
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, perlu adanya langkah nyata terkait dengan permasalahan over kapasitas kendaraan.
Bahkan hal ini tidak hanya di Badung saja, ia pun menilai perlu adanya upaya lintas wilayah.
“Tidak akan mungkin kita hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi pembatasan kendaraan. Pertumbuhan kendaraan di Badung ini sudah sangat signifikan dan perlu evaluasi menyeluruh,” ujar Adi Arnawa, saat ditemui di Gedung DPRD Badung, Kamis (23/4).
Baca Juga: Pansus DPRD Bali Soroti Kejelasan Tukar Guling Lahan Mangrove BTID
Pihaknya menyebutkan, kondisi ini menunjukkan adanya potensi overload kendaraan yang melampaui daya tampung (carrying capacity) Bali.
Jika tidak segera diantisipasi, situasi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
"Yang beraktivitas di Badung bukan hanya kendaraan warga Badung saja. Banyak dari luar daerah. Jadi tidak bisa diselesaikan sendiri, harus ada kebijakan secara komprehensif untuk seluruh Bali," ungkapnya.
Baca Juga: Bandara Bali Utara Masuk Bahasan Kerja Sama Bali–Turki Saat Koster Terima Dubes
Sebagai langkah awal, Adi Arnawa menerangkan, akan berencana mendorong kajian mendalam terkait kemungkinan penerapan pembatasan kendaraan tersebut.
Kajian ini pun perlu dibahas bersama, antara Pemkab Badung melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Bali.
“Mungkin ini kita perlu duduk bersama, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Apalagi Badung over kapasitas kendaraan. Mungkin saya juga akan sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk dipertimbangkan apakah perlu ada kapasitas kendaraan," paparnya.
Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan melahirkan kebijakan khusus yang mampu mengendalikan jumlah kendaraan sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang.
Tanpa alternatif mobilitas yang memadai, pembatasan kendaraan dinilai tidak akan efektif.
“Kalau ini tidak ditangani serius sekarang, bukan tidak mungkin pariwisata kita juga akan terhambat. Karena itu selain infrastruktur, pembatasan kendaraan dan transportasi publik harus berjalan beriringan," imbuhnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga