BALIEXPRESS.ID – Sebanyak 102 wartawan mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali di Sekretariat PWI Bali, Denpasar, Kamis (20/8). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya organisasi dalam memperkuat profesionalisme, integritas, serta pemahaman wartawan terhadap etika dan organisasi pers.
Tokoh jurnalis senior Bali, Widminarko menjadi salah satu pengisi materi dalam OKK bertema “Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berkomitmen terhadap Etika Jurnalistik melalui Penguatan Organisasi PWI.” Pria yang disebut sebagai sepuhnya jurnalis itu membekali para peserta mengenai sejarah organisasi, hingha berbagai aspek kewartawanan, mulai dari kemampuan jurnalistik, etika, dan hukum pers.
Materi tersebut tidak hanya membahas perjalanan pers nasional, tetapi juga mengajak peserta memahami posisi PWI sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia serta perjalanan organisasi tersebut di Pulau Dewata. Widminarko menjelaskan, PWI berdiri pada 9 Februari 1946. Lahirnya organisasi ini berkaitan erat dengan penetapan Hari Pers Nasional (HPN).
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Harga, Disperpa Badung Kembangkan Cabai Seluas 42 Hektare
Ketika pemerintah menetapkan HPN pada 1985, tanggal lahir PWI, yakni 9 Februari, digunakan sebagai dasar penetapan peringatan tersebut. “PWI itu berdiri tanggal 9 Februari 1946. Karena PWI yang tertua, ketika pemerintah meresmikan Hari Pers Nasional tahun 1985, yang dijadikan patokan adalah tanggal lahirnya PWI,” jelas Widminarko di hadapan peserta.
Dalam pemaparannya, Widminarko turut menguraikan keberadaan PWI di Pulau Dewata telah memiliki sejarah sejak pelaksanaan kongres PWI di Bali pada 1957. Saat itu, Bali belum memiliki cabang organisasi tersebut. Untuk mendukung kegiatan organisasi, dibentuk PWI Persiapan yang berada di bawah naungan PWI Cabang Jember.
Hal tersebut lantaran Jember menjadi cabang yang dianggap paling dekat dengan Bali ketika itu. PWI Cabang Bali kemudian dibentuk secara resmi pada 1965. Bachtiar Soesanto menjadi ketua pertama, dengan Raka Wiratma sebagai sekretaris dan Widiarsi sebagai bendahara.
Kepemimpinan PWI Bali kemudian mengalami pergantian. Pada 1973, Raka Wiratma terpilih menjadi ketua PWI Bali, sementara Widminarko dipercaya menjadi salah satu wakil ketua. Widminarko juga mengisahkan bagaimana peringatan Hari Pers Nasional di Bali pada masa awal mulai melibatkan berbagai komponen pers.
Baca Juga: Tergiur Untung Besar, Pemilik Warung di Gilimanuk Jual Rokok Ilegal Senilai Rp20 Juta
Menurut dia, peringatan HPN seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan internal PWI, melainkan menjadi momentum bersama seluruh unsur pers. Berbagai kegiatan pun pernah digelar, termasuk olahraga antarmedia yang melibatkan wartawan dan pekerja perusahaan pers. Mulai dari balap sepeda, biliar, sepak bola hingga tarik tambang.
Di hadapan peserta OKK, Widminarko turut membagikan pengalaman pribadinya selama lebih dari lima dekade menjalani profesi jurnalistik. Pria kelahiran Banyuwangi, 8 April 1940 itu mulai menjadi wartawan pada 1965 ketika masih menempuh pendidikan di Fakultas Sastra. Saat pertama kali melamar ke Suara Indonesia, ia mengaku belum memiliki bekal pengetahuan maupun keterampilan jurnalistik.
Menurutnya, pada masa tersebut pendidikan jurnalistik belum berkembang seperti sekarang. Karena itu, modal utama yang dibawanya ketika menjadi wartawan hanyalah kemauan dan semangat untuk belajar. “Bekal saya satu-satunya adalah niat dan semangat untuk menjadi wartawan. Terus saja belajar,” ujarnya di hadapan peserta.
Dari pengalaman tersebut, Widminarko menekankan bahwa seseorang yang ingin menjadi wartawan harus memiliki kemauan kuat untuk terus belajar. Ia kemudian menjalani profesi jurnalistik selama 52 tahun sebelum pensiun dari Bali Post pada 2021. Dalam pemaparannya, ia turut mengisahkan kondisi pers Bali pada era 1960-an.
Baca Juga: Penilaian Pelatih Bali United soal Debut 11 Menit Jay Herdman Lawan Persib Bandung
Saat itu, sejumlah surat kabar berkembang, di antaranya Suara Indonesia, Bali Dwipa, Fajar, serta Angkatan Bersenjata Edisi Nusa Tenggara. Widminarko juga mengungkap pengalaman ketika pers pada masa itu harus memiliki afiliasi politik maupun institusi tertentu. Suara Indonesia, misalnya, kemudian berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan mengalami perubahan nama menjadi Suluh Indonesia edisi Bali sebelum kemudian menjadi Suluh Marhaen edisi Bali.
Sistem afiliasi tersebut membuat posisi penanggung jawab penerbitan memiliki peran penting. Widminarko sendiri kemudian dipercaya menjadi penanggung jawab setelah Raka Wiratma yang sebelumnya menduduki posisi tersebut dilantik menjadi anggota lembaga legislatif pada 1968.
Pengalaman tersebut, menurut Widminarko, justru menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan pemikirannya sebagai wartawan. Ia merasakan bagaimana keterikatan dengan kepentingan politik dapat membatasi ruang gerak pers. Ia kemudian bertekad untuk menjalani profesi sebagai wartawan yang independen dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis.
“Sejak itulah saya pikirkan, nanti kalau saya jadi wartawan, jadilah wartawan independen. Dalam pengertian, tidak aktif lagi dalam kegiatan politik praktis,” tuturnya. Widminarko juga menyinggung hubungan antara idealisme jurnalistik dan keberlangsungan bisnis media.
Menurut dia, wartawan perlu memahami bagaimana industri media bekerja tanpa mengorbankan prinsip jurnalistik. Ia menceritakan pengalamannya ketika memimpin majalah Tokoh pada 1998. Pada masa itu, wartawan tidak hanya dituntut menghasilkan karya jurnalistik, tetapi juga memahami aspek pemasaran dan perolehan iklan.
Baca Juga: Polres Gianyar Bekali 77 Pelajar dengan Pemahaman AI
Menurutnya, pemahaman terhadap bisnis media penting karena keberlangsungan perusahaan pers juga ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber pendapatan. Namun, ia mengingatkan bahwa keterlibatan wartawan dalam aspek bisnis harus tetap ditempatkan secara proporsional agar tidak menghilangkan idealisme dan independensi jurnalistik.
Pengalaman panjang tersebut kemudian menjadi bahan refleksi bagi Widminarko ketika memberikan pembekalan kepada wartawan muda. Ia mengingatkan bahwa profesi wartawan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menulis. Wartawan harus memiliki rasa ingin tahu dan kebiasaan mengembangkan wawasan.
Menurutnya, terdapat sejumlah kebiasaan yang perlu dimiliki wartawan, yakni gemar membaca, mendengar, menonton, mencatat, mendokumentasikan, serta mendiskusikan informasi. Kebiasaan tersebut, kata dia, penting agar wartawan mampu menghasilkan berita yang memiliki sudut pandang berbeda dan tidak sekadar mengandalkan materi yang diberikan narasumber.
“Jangan sampai satu peristiwa, tiap koran beritanya sama. Wartawan harus berpikir, dari sebuah pidato misalnya, apa yang perlu ditanyakan dan digali lagi,” katanya. Widminarko juga mengingatkan peserta OKK mengenai prinsip mendasar dalam jurnalistik, yakni fakta. Ia menegaskan berita harus dibangun berdasarkan fakta, bukan imajinasi.
Baca Juga: HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan
Ia membagi fakta jurnalistik menjadi fakta primer, sekunder, dan tersier. Fakta primer merupakan sesuatu yang dapat ditangkap langsung melalui pancaindra. Fakta sekunder adalah fakta yang berada di balik fakta utama dan perlu digali lebih jauh oleh wartawan. Sedangkan fakta tersier merupakan fakta masa lalu yang kembali diaktualisasikan sesuai konteks dan momentum.
Di penghujung pemaparannya, Widminarko berpesan kepada para peserta OKK agar tidak berhenti belajar. Menurut dia, pengalaman selama puluhan tahun menjadi wartawan menunjukkan bahwa profesi jurnalistik menuntut rasa ingin tahu, ketekunan, kemampuan mengamati, serta keberanian untuk menggali fakta.
Ia berharap pengalaman perjalanan jurnalistiknya dapat menjadi bekal bagi generasi wartawan yang mengikuti OKK PWI Bali. “Intinya saya menyampaikan sejarah pers dan PWI mengacu pada pengalaman perjalanan saya sebagai wartawan terus-menerus selama 52 tahun. Ada beberapa butir yang kira-kira masih relevan dengan sekarang, tolong diterapkan,” pungkasnya.
Editor : Iqbal Kurnia