BALIEXPRESS.ID – Perbedaan kemampuan anggaran antarkabupaten di Bali dalam mendukung partisipasi pada Pesta Kesenian Bali (PKB) menjadi perhatian DPRD Bali.
Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali diusulkan menambah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten dari total Rp 3 miliar menjadi Rp 9 miliar pada penyelenggaraan PKB 2027.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, di tengah pembahasan APBD 2027.
Menurut dia, dukungan anggaran yang lebih proporsional diperlukan agar seluruh kabupaten memiliki kesempatan yang lebih seimbang dalam mengikutsertakan seniman, baik pada perlombaan maupun parade PKB.
Baca Juga: PSEL Denpasar Raya Baru 24 Persen, Komisi III DPRD Bali Tekankan Mutu Konstruksi
Suwirta menilai, selama ini terdapat perbedaan cukup lebar dalam kemampuan pembiayaan partisipasi daerah.
Di satu sisi, seluruh kabupaten/kota diharapkan mengirimkan peserta secara maksimal.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat sejumlah daerah harus mencari sumber pendanaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sekaa dan seniman.
“Kalau dilihat kesenjangannya, sangat tinggi. Sementara permintaan dari provinsi, semua kabupaten harus mengirimkan peserta secara maksimal. Di kabupaten yang relatif kecil, sekaa-sekaa juga harus sibuk membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan,” ujarnya dikonfirmasi, Senin (2/11).
Baca Juga: Ditinggal Mandi Setengah Jam, HP Pemilik Warung di Jungutbatu Raib, Ini Terduga Pelakunya!
Berdasarkan data anggaran PKB XLVIII Tahun 2026, total pembiayaan penyelenggaraan dan partisipasi daerah mencapai Rp 38,8723 miliar.
Dana tersebut berasal dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebesar Rp 10,55055 miliar, BKK Pemprov Bali kepada enam kabupaten senilai Rp 3 miliar, serta APBD kabupaten/kota sebesar Rp 25,32175 miliar.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Badung tercatat mengalokasikan anggaran terbesar, yakni Rp 7,592 miliar.
Berikutnya, Kabupaten Gianyar dengan Rp 5,530 miliar dan Kota Denpasar sebesar Rp 3,905 miliar.
Sementara itu, enam kabupaten penerima BKK masing-masing memperoleh Rp 500 juta dari Pemprov Bali.
Baca Juga: Satpol PP Gianyar Sidak 13 Money Charnger di Tegallalang, 10 Belum Miliki Izin
Setelah ditambah anggaran dari daerah masing-masing, total dana PKB yang dialokasikan Kabupaten Tabanan mencapai Rp 3,019 miliar, Klungkung Rp 1,95875 miliar, Jembrana Rp 1,9 miliar, Buleleng Rp 1,6 miliar, Bangli Rp 1,445 miliar, dan Karangasem Rp 1,372 miliar.
Perbandingan tersebut menunjukkan selisih anggaran sekitar Rp 6,22 miliar antara Badung sebagai daerah dengan alokasi terbesar dan Karangasem dengan alokasi terkecil.
Kesenjangan ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar keterlibatan daerah dalam agenda seni budaya tahunan Bali tidak terlalu bergantung pada kekuatan fiskal masing-masing.
Suwirta pun mengusulkan penambahan BKK sebesar Rp 1 miliar untuk setiap kabupaten penerima bantuan.
Baca Juga: Kompol Willa Jully Nendissa Serap Aspirasi Perbekel, Petakan Persoalan Kamtibmas di Sukawati
Dengan skema tersebut, masing-masing dari enam kabupaten akan memperoleh BKK Rp 1,5 miliar pada 2027, atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
“Harapan kita, BKK Rp 3 miliar itu bisa ditingkatkan. Rata-rata ditambah lagi Rp 1 miliar. Kalau enam kabupaten masing-masing ditambah Rp 1 miliar, berarti ada tambahan anggaran Rp 6 miliar,” jelasnya.
Politisi asal Nusa Penida, Klungkung, tersebut berharap usulan itu dapat diakomodasi dalam pembahasan APBD 2027 yang masih berlangsung.
Ia menyebutkan, gagasan penambahan anggaran tersebut telah mendapat respons dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali dan diharapkan bisa dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran.
“Itu sudah direspon oleh Pak Sekda dan beliau juga berharap seperti itu,” katanya.
Mantan Bupati Klungkung dua periode itu menegaskan, keterbatasan fiskal daerah seharusnya tidak menjadi penghalang bagi sekaa dan seniman untuk berpartisipasi secara maksimal dalam PKB.
Baca Juga: Tim Yustisi Pemkab Tabanan Hentikan Pembangunan Restoran Konstruksi Baja di Jatiluwih
Menurutnya, pelestarian seni dan budaya membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga dukungan pendanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Merawat budaya itu kan mahal. Seni itu juga relatif. Jadi jangan sampai inflasi seni itu di kota-kota terlalu tinggi jaraknya dengan kabupaten yang anggarannya kecil,” tuturnya.
Selain menyangkut jumlah peserta dan kualitas penampilan, kesenjangan anggaran juga dinilai dapat memengaruhi pilihan seniman dalam menentukan tempat berkesenian.
Daerah dengan dukungan dana lebih besar, seperti Badung, dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena dapat memberikan dukungan pembiayaan yang relatif lebih memadai.
Baca Juga: Kawil Termuda di Desa Sayan, I Kadek Braban Sunarta Dedikasikan Diri untuk Seni dan Budaya Bali
Suwirta memahami bahwa seniman tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada daerah asal, tetapi juga membutuhkan pendapatan dari aktivitas berkesenian.
Karena itu, pemerataan dukungan anggaran dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem seni dan budaya di Bali.
“Seniman itu kadang-kadang mereka memilih di mana, wajar aja kan. Mereka seniman itu di samping mengabdi kepada daerahnya juga perlu pendapatan,” tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti