"Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki posisi yang kokoh dari berbagai perspektif sejarah dan hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, menegaskan bahwa Bumi Cenderawasih selamanya terhubung dengan Tanah Air.
Pernyataan tegas ini merespons tuntutan kemerdekaan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, yang sebelumnya terlibat dalam insiden pembakaran Pesawat Susi Air di Bandara Paro, Papua Pegunungan. Meskipun KST Papua menyandera seorang pilot, pemerintah pusat menegaskan ketidaksetujuannya untuk bernegosiasi mengenai pemisahan Papua dari NKRI.
Tinjauan dari aspek konstitusi Republik Indonesia dan hukum internasional menunjukkan bahwa Papua sudah secara jelas merupakan bagian integral dari Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan wilayahnya dan melawan upaya apapun yang ingin memecah belah bangsa ini.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati, dan tuntutan kemerdekaan Papua tidak dapat diterima. Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa tuntutan KST tidak relevan dan tidak mencerminkan pandangan seluruh masyarakat Papua.
Sejarah menunjukkan peran besar Frans Kaisiepo dalam menyatukan Papua dengan NKRI. Ia menjadi pahlawan nasional dan berjuang politik untuk menyatukan Papua dengan Indonesia. Meskipun Belanda mencoba merebut wilayah itu pada tahun 1945, Kaisiepo memainkan peran kunci dalam menegakkan eksistensi Republik Indonesia.
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menjadi tonggak sejarah penting. Seluruh rakyat Papua Barat memilih untuk tetap bersatu dengan NKRI, membuktikan kesetiaan mereka terhadap negara ini.
Dengan dukungan dari aspek hukum, konstitusi, dan pengakuan internasional, serta kesetiaan masyarakat Papua, Papua selamanya menjadi bagian integral dari NKRI."
Oleh : Yowar Matulessy (Mahasiswa Papua Tinggal di Manado)
Editor : I Putu Suyatra