Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar (Dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) dari negara-negara mitra di Istana Merdeka.
Menteri Luar Negeri (Menlu RI), Retno Marsudi, menegaskan bahwa kerja sama ekonomi menjadi fokus utama dalam hubungan Indonesia dengan sembilan negara mitra tersebut. Negara-negara tersebut antara lain Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Mauritania, Jepang, Mesir, Bangladesh, Algeria, Uruguay, dan Portugal.
Hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara tersebut selama ini telah menonjol. Indonesia memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Jepang dan Mesir. Nilai perdagangan antara Indonesia dan Jepang mencapai lebih dari 34 miliar Rupiah pada November 2023, dengan surplus sebesar 3,8 miliar Rupiah. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu sumber investasi besar bagi Indonesia.
Mesir merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia di Timur Tengah. Nilai perdagangan antara kedua negara mencapai hampir 1,5 miliar Rupiah pada November 2023, dengan surplus lebih dari 1 miliar Rupiah. Mesir juga menjadi tujuan menarik bagi investor Indonesia seperti Indofood dan Kedaung Grup.
Menlu Retno Marsudi menambahkan bahwa Indonesia terus berupaya memperkuat perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra tersebut. Protokol perubahan untuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IEPA) telah diselesaikan dan tinggal ditandatangani. Sedangkan dengan Bangladesh dan Belarus, negosiasi untuk Preferential Trade Agreement (PTA) dan Free Trade Agreement (FTA) sedang berlangsung.
Indonesia juga mengalami peningkatan ekspor kelapa sawit ke Portugal. Ekspor kelapa sawit ke Portugal mengalami kenaikan hingga 77 persen dari tahun 2019 hingga 2022. Potensi kerja sama perdagangan dengan Portugal dan Mauritania sangat besar.
Penguatan kerja sama ekonomi dengan sembilan negara mitra membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama di berbagai bidang. Dengan diplomasi aktif dan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mencapai kemajuan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jerman juga telah terjadi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Keselamatan Nuklir, dan Perlindungan Konsumen Republik Federal Jerman menandatangani Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Indonesia (SOLUSI).
Program SOLUSI bertujuan untuk mengurangi degradasi darat dan laut di Indonesia, dengan Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah sebagai daerah percontohannya.
Kerja sama ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok juga telah disepakati, terutama dalam bidang ekonomi digital. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri RRT, H.E. Li Qiang pada 8 September 2023 membahas perkembangan kerja sama investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan kemitraan global.
Penguatan kerja sama ekonomi ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperluas peluang dalam perdagangan, investasi, dan sektor lainnya guna mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh: Shenna Aprilya Zahra (kontributor Ruang Baca Nusantara)