Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang segera diteken setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja di New York, pemerintah ingin memastikan program ini berjalan sistematis, akuntabel, dan berjangka panjang.

Langkah ini bukan sekadar wujud konsistensi janji kampanye, tetapi juga strategi kebijakan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat: akses makanan bergizi untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

---

Draf Perpres MBG Sudah Rampung

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa draf Perpres MBG sudah selesai disusun dan hanya menunggu pengesahan Presiden. Payung hukum ini penting untuk menjamin tata kelola, distribusi, hingga evaluasi program berjalan sesuai standar.

“Program sebesar MBG butuh dasar regulasi yang kuat agar tidak rentan terhadap tantangan teknis maupun politis,” tegas Nanik.

---

Capaian Program Makan Bergizi Gratis Hingga September 2025

Hingga September 2025, MBG telah menjangkau sekitar 22 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp17 triliun. Target jangka panjang pemerintah adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Sorotan publik semakin besar setelah muncul kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Hal ini mendorong evaluasi ketat terhadap dapur penyelenggara dan rantai distribusi.

---

Presiden Prabowo Beri Perhatian Detail

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut Presiden Prabowo Subianto sangat detail dalam mengawasi program MBG. Bahkan, Presiden turun langsung memberikan arahan teknis, termasuk soal pengolahan bahan makanan seperti telur agar tetap sesuai standar distribusi.

“Perhatian Presiden menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program populis, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” jelas Dadan.

---

Tantangan dan Evaluasi Program MBG

Kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi tantangan besar. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan perlunya BGN melibatkan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah kasus yang terjadi akibat kelalaian, kesalahan teknis, atau unsur kesengajaan.

Sementara itu, Menko PMK Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Evaluasi akan dilakukan, tetapi manfaat program dinilai jauh lebih besar dibandingkan tantangannya.

Hal serupa disampaikan Menteri Agama, yang menyebut MBG dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dirasakan langsung manfaatnya oleh para santri.

---

Pentingnya Perpres untuk Tata Kelola MBG

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyoroti pentingnya Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG. Dari 8.583 dapur, baru 34 yang memiliki SLHS. Dengan adanya Perpres, aturan teknis seperti SLHS akan menjadi kewajiban hukum bagi penyelenggara.

Dengan anggaran besar, regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi penyimpangan, meningkatkan kualitas makanan, serta memastikan keberlanjutan program di masa depan.

---

MBG, Investasi untuk Generasi Muda Indonesia

Program MBG bukan hanya tentang makanan gratis, tetapi fondasi membangun generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. Anak-anak bisa belajar dengan perut kenyang, ibu hamil mendapatkan nutrisi cukup, dan balita tumbuh dengan gizi yang memadai.

Perpres MBG nantinya akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan memastikan program ini tetap berlanjut sebagai kebijakan nasional, bahkan melampaui masa jabatan Presiden Prabowo.

---

Kesimpulan

Perpres MBG adalah bukti kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas pangan bergizi. Dengan regulasi yang jelas, pengawasan ketat, dan partisipasi publik, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi warisan berharga bagi pembangunan bangsa Indonesia. ***

Oleh: Anggi Dewi Lestari (Penulis merupakan Jurnalis Bidang Politik dan Kebijakan Sosial)

Editor : I Putu Suyatra