BALIEXPRESS.ID-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menarik perhatian publik setelah menyatakan bahwa kementeriannya tidak memiliki program 100 hari kerja.
Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Pigai menegaskan bahwa fokusnya adalah pada program jangka panjang selama lima tahun ke depan.
Baca Juga: Tragis! Pelajar SMP Meninggal Diduga Tersengat Listrik Usai Bermain Sepak Bola di Tengah Hujan
Pigai mengatakan, "Kami tidak punya program 100 hari. Program kami mencakup rencana yang lebih luas untuk membangun rakyat bangsa dan negara."
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terkait permintaan anggaran tambahan di atas Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.
Dalam rapat tersebut, Pigai juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima peraturan presiden terkait Kementerian HAM dan akan segera melantik sejumlah pejabat baru.
Baca Juga: Pembangunan Bale Pewaregan Miliaran dari BKK Badung di Tabanan Bali: Mangkrak, Molor, dan Roboh!
Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan bagian dari program 100 hari, melainkan bagian dari inisiatif yang dinamainya "Emeregency Condition."
Program "Emeregency Condition" diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi hak asasi manusia di Indonesia dan menjadi landasan bagi kerja kementerian di masa mendatang.
Baca Juga: Jadi Sentra Pengrajin Pande Besi, Bhisama Kepandean Pedoman Para Pande di Desa Sawan
Dengan penegasan ini, Pigai menunjukkan komitmennya untuk menjadikan HAM sebagai prioritas utama dalam agenda pemerintah.
Editor : Wiwin Meliana